Menteri LH Siap Kawal Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan di Merauke

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menyatakan kesiapannya untuk mengawal pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai pusat ketahanan pangan nasional.

Dalam pernyataan yang terkonfirmasi di Jakarta, Kamis, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyatakan KLH/BPLH memastikan percepatan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar pembangunan pangan sejalan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

"KLH/BPLH memastikan percepatan validasi KLHS berjalan transparan, terukur dan berbasis data. Dengan begitu, Merauke akan berkembang sebagai lumbung pangan nasional tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan," kata Hanif.

Mekanisme validasi KLHS akan dilaksanakan sesuai Permen LHK No. 13/2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Validasi paling lama 20 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.

BACA JUGA:Purbaya Sebut Tutut Soeharto Sudah Cabut Gugatan

BACA JUGA:Tunggu Laporan Resmi Peru, Soal Pembunuhan Staf KBRI Lima

Langkah percepatan dilakukan karena sebagai daerah otonomi baru, Papua Selatan belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Percepatan penyusunan tata ruang yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan nasional dan daerah menjadi agenda prioritas.

Hanif mengingatkan bahwa program strategis di Merauke diproyeksikan sebagai pusat ketahanan pangan nasional sekaligus simpul pertahanan pangan di kawasan timur Indonesia.

Pembangunan kawasan swasembada pangan di Merauke ditopang dengan rencana cetak sawah seluas 52.000 hektare sebagai bagian dari target 1 juta hektare sesuai Instruksi Presiden No. 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, Dan Air Nasional.

Infrastruktur penunjang berupa jalan sepanjang 135 km dengan lebar 142 meter, bandara seluas 180 hektare, serta pelabuhan khusus seluas 377 hektare akan mendukung konektivitas dan distribusi logistik pangan.

Selain itu, pengembangan industri pengolahan kelapa sawit, peternakan berbasis ranch, hingga industri propelan juga disiapkan untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi.

Menteri Hanif menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung program itu.

Kolaborasi melibatkan KLH/BPLH bersama Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Daerah Papua Selatan.

Langkah bersama itu diharapkan mempercepat penetapan RTRWP sekaligus memaksimalkan potensi lahan subur Papua Selatan untuk kemandirian pangan nasional.

"Pembangunan pangan bukan semata tentang beras atau komoditas lain. Ini tentang masa depan bangsa. Dengan tata lingkungan yang tepat, kita ingin rakyat Papua Selatan hidup sejahtera, lingkungannya tetap lestari, dan Indonesia berdiri lebih mandiri," kata Hanif Faisol Nurofiq.(*/Viz)