Penyandang Disabilitas Masih Hadapi Hambatan, Dalam Pengurusan Administrasi

penyandang disabilitas masih hadapi hambatan, dalam pengurusan administrasi jambi - ombudsman republik indonesia perwakilan jambi, menyoroti masih banyaknya hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan publik dalam pengurusan administrasi di provinsi jambi.  dalam hal ini, ombudsman ri perwakilan jambi  mengadakan kegiatan percepatan penerimaan dan penyelesaian laporan administrasi kependudukan dan membangun jaringan pelayanan ramah disabilitas yang bertempat di hotel liminor kota jambi.  kepala ombudsman ri perwakilan jambi, saipul roswandi menyampaikan, pelayanan dalam pelaporan harus cepat di atasi.  baca juga:opd harus maksimalkam anggaran dan inovasi teknologi baca juga: 54 hektare lahan nyaris puso, kadis tphp: masih bisa diselamatkan karena ada hujan “saat ini, kita memang semata ingin melihat sejauh mana pelayanan yang dialami atau yang didapatkan oleh teman-teman saudara kita, kaum disabilitas,” kata saipul, selasa (30/9).  dengan hadirnya dinas sosial dan pencatatan sipil dalam kegiatan tersebut, ketua ombudsman ri perwakilan jambi menyampaikan bahwa administrasi penyandang disabilitas harus dipenuhi secara kebutuhan.  “kita meminta seluruh dinas sosial, karena hari ini kita memang khusus memanggil dinas sosial kependudukan dan pencatatan sipil, agar dapat memenuhi segala kebutuhan administrasi saudara-saudara kita yang disabilitas,” ucapnya.  tak hanya memenuhi kebutuhan administrasi, ia menegaskan bahwa dinas terkait harus mengambil langkah inisiatif dalam percepatan pelayanan, seperti menjemput bola dengan mendatangi mereke.  “saya sering sampaikan, kita jangan berpikir bahwa mereka bisa normal-normal saja datang ke kantor kita, nggak bisa. kapan perlu jeput bola, cari mereka,” bebernya. saipul mempertanyakan apakah sekitar 16 ribu penyandang disabilitas di provinsi jambi sudah memiliki administrasi yang konkret, yang jelas. apalagi terkait administrasi.  mengingat, salah satu syarat penerima bantuan, mereka harus punya administrasi, punya ktp, sebagainya. “ini yang harus dihadirkan, diwujudkan, dan diberikan kepada teman-teman untuk mempermudahkan pelayanan, itu salah satu target kita mengumpulkan dinas- dinas sosial se provinsi jambi,” kata saipul.  menurutnya, pihak ombudsman ri perwakilan jambi sering menerima keluhan meskipun belum ada laporan, dikarenakan pelayanan disabilitas sering kali disamakan dengan pelayanan orang normal.  “jangan mereka yang suruh datang, kalau suruh datang sekali, maka kedua dan ketiga itu tanggung jawab penyelenggara untuk bisa menunaikan tanggung jawab. misalnya kalau dia ngurus salah satu surah keterangan, dia sudah datang, lalu pada saat yang bersamaan memang benar ada kendala teknis jangan dia lagi yang suruh datang. besok kita yang datang,” tegasnya.  lebih lanjut, ia menghibau kepada seluruh masyarakat provinsi jambi agar segera melaporkan ke ombudsman jika terdapat kendala pelayanan dalam kepengurusan administrasi, tanpa perlu mendatangi kantor ombudsman. cukup melalui via whatsapp dengan nomor 0811-959-3737. “kenapa saya permudahkan seperti itu? supaya memang sifat layanan itu harus mudah, harus murah, harus cepat. bayangin teman-teman saudara kita dari bungo, merangin, kerinci datang ke sini hanya ingin melalui satu laporan,” tutupnya. (cr01/enn)

Tag

• # hambatan
• # ombudsman ri perwakilan jambi
• # pelayanan publik
• # penyandang disabilitas

Share

• 
• 
• 
• 
•