Evaluasi Pembatasan Solar Subsidi, Forkopimda Kota Jambi Sepakat Lanjutkan dengan Pengetatan Aturan

Reporter: Fitriyani |

Editor: Rizal Zebua |

Selasa , 14 Oct 2025 - 18:51

SPBU: Tampak suasana SPBU Paal V Kota Jambi beberapa waktu lalu.-Ist/Jambi Independent-Jambi Independent

Menanggapi temuan tersebut, Pemkot Jambi dan Forkopimda merumuskan sejumlah langkah tindak lanjut.

“Seperti penguatan pengawasan, dengan patroli rutin dan penempatan petugas di SPBU padat,” timpal Maulana.

Sambungnya, juga akan dialkukan optimalisasi sistem barcode, termasuk verifikasi ulang data kendaraan dan pemblokiran barcode pelanggar.

Koordinasi antarlembaga juga diambil, melalui monitoring bersama dan pembentukan grup koordinasi cepat.

“Penerapan sanksi tegas, seperti teguran tertulis, pembekuan izin SPBU, dan penindakan terhadap kendaraan pelanggar juga perlu dilakukan,” sebutnya.

Selain itu, sosialisasi berkelanjutan, lewat pertemuan rutin dengan pengusaha SPBU dan sopir, serta penyebaran informasi melalui leaflet dan media visual perlu dimasifkan.

Dalam kesempatan evaluasi tersebut, Sales Retail Pertamina Jambi, Hasriansyah, menegaskan bahwa saat ini tidak ada kendala dalam hal kuota solar subsidi.

Namun, pihaknya mengingatkan potensi kenaikan konsumsi BBM, terutama jenis Pertalite, pada awal November mendatang.

“Kami perkirakan akan ada peningkatan konsumsi sekitar 5–10 persen pada awal bulan, terutama untuk Pertalite. Menjelang akhir tahun biasanya akan terjadi penurunan konsumsi kembali,” jelas Hasriansyah.

Pertamina juga mengimbau seluruh pengelola SPBU untuk tetap disiplin menjalankan aturan distribusi solar subsidi, serta mengoptimalkan fungsi barcode MyPertamina agar distribusi BBM tepat sasaran.

Dengan hasil evaluasi ini, Forkopimda Kota Jambi menyatakan komitmennya untuk terus menjaga keteraturan distribusi solar subsidi, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan keadilan akses bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat subsidi. (mg02/zen)

evaluasi pembatasan solar subsidi, forkopimda kota jambi sepakat lanjutkan dengan pengetatan aturan                            jambi — pemerintah kota jambi bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) menggelar evaluasi atas pemberlakuan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (bbm) jenis solar bersubsidi.
hasil evaluasi menyimpulkan bahwa, kebijakan ini akan tetap dilanjutkan dengan sejumlah ketentuan tambahan untuk memperkuat efektivitas pengawasan di lapangan.
wali kota jambi, dr dr h maulana, mkm, menyatakan bahwa, langkah pembatasan ini sudah menunjukkan hasil yang cukup baik.
terutama dalam mengurai kepadatan dan antrean kendaraan berat di dalam kota.
baca juga: jadi pusat kreativitas dan ekonomi umkm, pemkot jambi gandeng baznas ri bangun z corner
baca juga:pelaksanaan porprov di tanjab barat terancam batal akibat efisiensi anggaran 
“dari hasil pantauan di 19 spbu di wilayah kota jambi, terlihat bahwa arus lalu lintas relatif lancar dan antrean kendaraan berkurang signifikan, terutama dengan pengawasan langsung yang telah dilakukan,” ungkap wali kota maulana, selasa (14/10).
ia menambahkan, kendaraan roda enam yang biasa mengisi solar di wilayah kota telah diarahkan ke spbu luar kota sebagai upaya mendistribusikan beban secara merata.
namun, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan nozzle solar di spbu tertentu dan penggunaan barcode mypertamina yang belum sepenuhnya tertib.
“masih ditemukan penyalahgunaan barcode, seperti perbedaan nomor polisi dan stnk, serta kelalaian operator spbu yang tidak konsisten menerapkan sistem barcode. ini akan kami tindaklanjuti dengan langkah korektif,” tegas wali kota.
beberapa permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi antara lain antrean kendaraan berat saat jam sibuk, disebabkan keterbatasan spbu yang melayani solar.
kemduian penyalahgunaan barcode, baik oleh operator maupun pengemudi, yang menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran.
selanjutnya pengawasan di lapangan belum optimal, karena keterbatasan personel.
serta sosialisasi aturan belum menyeluruh, karena belum semua pengusaha spbu memahami surat edaran (se) terkait.
menanggapi temuan tersebut, pemkot jambi dan forkopimda merumuskan sejumlah langkah tindak lanjut.
“seperti penguatan pengawasan, dengan patroli rutin dan penempatan petugas di spbu padat,” timpal maulana.
sambungnya, juga akan dialkukan optimalisasi sistem barcode, termasuk verifikasi ulang data kendaraan dan pemblokiran barcode pelanggar.
koordinasi antarlembaga juga diambil, melalui monitoring bersama dan pembentukan grup koordinasi cepat.
“penerapan sanksi tegas, seperti teguran tertulis, pembekuan izin spbu, dan penindakan terhadap kendaraan pelanggar juga perlu dilakukan,” sebutnya.
selain itu, sosialisasi berkelanjutan, lewat pertemuan rutin dengan pengusaha spbu dan sopir, serta penyebaran informasi melalui leaflet dan media visual perlu dimasifkan.
dalam kesempatan evaluasi tersebut, sales retail pertamina jambi, hasriansyah, menegaskan bahwa saat ini tidak ada kendala dalam hal kuota solar subsidi. 
namun, pihaknya mengingatkan potensi kenaikan konsumsi bbm, terutama jenis pertalite, pada awal november mendatang.
“kami perkirakan akan ada peningkatan konsumsi sekitar 5–10 persen pada awal bulan, terutama untuk pertalite. menjelang akhir tahun biasanya akan terjadi penurunan konsumsi kembali,” jelas hasriansyah.
pertamina juga mengimbau seluruh pengelola spbu untuk tetap disiplin menjalankan aturan distribusi solar subsidi, serta mengoptimalkan fungsi barcode mypertamina agar distribusi bbm tepat sasaran.
dengan hasil evaluasi ini, forkopimda kota jambi menyatakan komitmennya untuk terus menjaga keteraturan distribusi solar subsidi, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan keadilan akses bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat subsidi. (mg02/zen)