Soal Rumah Dinas hingga Selera Pemimpin

JAKARTA -  Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan penataan lembaga negara yang saat ini tumpang tindih harus diatur, namun pengaturan itu sebaiknya bukan karena berdasarkan selera pemimpin.

Menurutnya penataan institusi-institusi keamanan itu harus dilakukan demi merespon ancaman. Dengan begitu, menurutnya penataan bakal sesuai dengan kebutuhan keamanan di Indonesia.

BACA JUGA:Anak Tersangka Angkat Bicara, Lansia 70 Tahun Dipolisikan

BACA JUGA:Mantan Karyawan Bawa Kabur Motor, Diamankan Satreskrim Polres Tanjab Timur

"Penataan organisasi dan badan-badan bukan semata-mata karena selera pemimpin, tapi karena merespon ancaman itu," kata Anies saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan penataan itu perlu melibatkan seluruh unsur yang terbiasa terlibat dalam menyusun tantangan organisasi. Menurutnya institusi-institusi keamanan perlu merumuskan tantangan keamanan di tahun-tahun ke depan.

"Kalau kita hanya menata ulang tanpa memikirkan apa ancaman barunya, maka tak lebih dari hanya menyelesaikan masalah organisasi," kata dia.

Selain itu,  Anies Baswedan mengaku miris tentang kondisi sebagian besar anggota TNI yang tidak memiliki rumah dinas, tetapi justru Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki luas tanah sebanyak 340 ribu hektare.

Dia menjelaskan, kondisi tersebut sangat ironis karena menggambarkan kesejahteraan anggota TNI masih belum terwujud untuk menunjang sistem pertahanan dan keamanan negara.

"Di saat tentara (TNI) lebih dari setengah tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya Pak Jokowi (Prabowo, red) punya lebih dari 340 ribu hektare," kata Anies dalam debat ketiga yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam.

Dia juga menyoroti bahwa pembangunan food estate singkong yang digagas oleh Kementerian Pertahanan telah mengorbankan lingkungan atau hutan, tetapi justru tidak menghasilkan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di sekitar lokasi.

Dengan kondisi tersebut, Anies menegaskan tentang pentingnya perubahan dalam tata kelola pemerintahan ke depan.

"Kondisi ini harus diubah, kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, dan kapasitas yang serius," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.
Sementara, Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menduga ada pihak yang asal bicara tanpa data terkait bidang pertahanan negara karena didorong ambisi yang menggebu-gebu.

"Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya, kan. Mungkin didorong oleh ambisi menggebu-gebu, sehingga tidak objektif," kata Prabowo dalam debat ketiga KPU RI di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam.
Prabowo menyampaikan itu dalam sesi pemaparan visi-misi calon presiden yang mana ia mendapat giliran berbicara tepat sesudah calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.

Adapun Anies, dalam kesempatan dirinya menjabarkan visi-misi, menyebut bahwa situs Kementerian Pertahanan era Menteri Pertahanan Prabowo pernah diretas pada 2023, sehingga kondisi itu sangat memprihatinkan untuk menggambarkan kondisi pertahanan Indonesia saat ini.

Anies menjelaskan, kondisi pertahanan siber menjadi salah satu masalah yang harus diantisipasi Indonesia pada saat ini, sehingga ia mengkritik Kementerian Pertahanan yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk menahan serangan siber, justru pernah kebobolan oleh para peretas.

"Lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker (peretas) pada 2023," kata mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Lebih lanjut pada sesi Prabowo berbicara, ia mengaku berpegang kepada strategi nasional yang seluruhnya dilakukan atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat. Ia juga mengaku yakin bahwa pertahanan adalah kunci untuk menjadi negara yang dihormati.

"Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dan saya mampu mempertanggungjawabkan dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan kuat, kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita," ujarnya.

Prabowo juga mengatakan bahwa kekuatan nasional harus memiliki kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, kata dia, negara akan dilindas.

Tanpa kekuatan militer sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya akan diusir dari Tanah Airnya.

Untuk itu, ia menekankan bahwa negara harus kuat. “Tidak bisa tidak, kita harus kuat, kita harus kuat," ucapnya menegaskan.

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini harmonisasi dan sinkronisasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan kewenangan institusi pertahanan dan keamanan yang tumpang tindih, terutama dari sisi regulasi.

"Seluruh yang tumpang tindih, dari sisi regulasi, satu perlu harmonisasi. Dua, perlu sinkronisasi," kata Ganjar dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, saat menjawab pertanyaan dari panelis terkait komitmen Ganjar-Mahfud mengatasi kewenangan institusi pertahanan dan keamanan yang tumpang tindih.

Ganjar menjelaskan seluruh pihak terkait, mulai dari di tingkat pusat dalam hal ini kepolisian dan TNI hingga di tingkat daerah yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sudah sepatutnya saling membantu untuk mengatasi beragam persoalan pertahanan dan keamanan.

Ia mengatakan Forkopimda juga memiliki peran dalam mengatasi beragam persoalan pertahanan dan keamanan di daerahnya, bahkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat pula dilibatkan.

"Kita tidak pernah membiarkan urusan negara diurus oleh pusat saja. Kita mesti mengambil inisiatif karena peran sampai tingkat lokal itu ada, bahkan tokoh masyarakat dan tokoh agama," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Kemudian apabila institusi pertahanan dan keamanan serta pihak di daerah belum dapat mengatasi suatu masalah, menurut Ganjar, Presiden sebagai pemimpin tertinggi harus mampu mencari solusi atau mengambil keputusan. Lalu, apabila diperlukan peran anggota legislatif, pendapat para wakil rakyat itu juga perlu didengar.

Jawaban Ganjar sempat ditanggapi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyatakan sependapat. Menurut Prabowo persoalan kewenangan institusi pertahanan dan keamanan yang tumpang tindih memang perlu diselesaikan, bahkan dengan keterlibatan pimpinan tertinggi, yaitu Presiden.

"Saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri dalam menjaga pertahanan-keamanan dalam mengatasi berbagai peristiwa pelik," kata dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023 dan debat kedua pada 22 Desember 2023, KPU menggelar debat ketiga yang mempertemukan para capres.

Tema debat ketiga meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. (ant)