5.700 Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik, Pemerintah Target Rampung 2030

Reporter: Elisa Sakinah |

Editor: Finarman |

Minggu , 19 Oct 2025 - 14:30

5.700 Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik, Pemerintah Target Rampung 2030--

Ketahanan Energi Jadi Prioritas Nasional

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Dr. Saipul, menilai bahwa elektrifikasi desa bukan sekadar urusan infrastruktur, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kalau kita bicara swasembada energi, itu sejajar dengan istilah ketahanan energi. Pemerintah sekarang sudah menjadikannya prioritas nasional, tinggal bagaimana kita mengukur dan mewujudkannya di lapangan,” jelasnya.

Menurutnya, ketersediaan energi harus memenuhi empat aspek utama: tersedia, terjangkau, bisa diakses, dan ramah lingkungan.

Saipul menambahkan bahwa target pemerintah masih realistis sepanjang didukung data yang valid, perencanaan matang, dan koordinasi antarinstansi yang jelas.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Saipul menilai bahwa peran aktif pemerintah daerah dan perusahaan besar di setiap wilayah sangat dibutuhkan agar program elektrifikasi desa dapat berjalan optimal.

Lebih lanjut, ia menyebut ketersediaan listrik kini sudah menjadi kebutuhan mendasar, sejajar dengan layanan pendidikan dan akses internet.

“Transformasi digital tidak bisa berjalan tanpa listrik. Pemerintah harus menyediakan kedua hal itu, karena kalau tidak, kita akan tertinggal dari negara lain yang sudah bertransformasi menuju era digital,” ujarnya.

Dorongan untuk PLN dan Dunia Usaha

Sementara itu, Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menyoroti peran PLN sebagai badan usaha milik negara yang bertanggung jawab menyediakan listrik bagi publik.

5.700 desa di indonesia belum teraliri listrik, pemerintah target rampung 2030                            jambikoran. com - di balik kemegahan pembangunan indonesia, masih tersimpan fakta mengejutkan, ribuan desa di tanah air belum menikmati penerangan listrik.
berdasarkan data kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm), tercatat sebanyak 5.700 desa hingga kini belum teraliri listrik.
pemerintah pun menargetkan seluruh desa tersebut akan terjangkau listrik melalui program bantuan pasang baru listrik (bpbl) paling lambat pada tahun 2030.
menteri esdm bahlil lahadalia sebelumnya mengungkapkan, “ada 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum memiliki listrik. ini menjadi target kita untuk segera diselesaikan.”
baca juga:wali kota jambi hadiri peringatan hut ke-60 kabupaten bungo, dorong sinergi untuk kemajuan daerah
baca juga:harimau benggala datang, harimau sumatera segera menyusul! taman rimbo jambi siap tambah koleksi sang raja hut
wilayah terpencil jadi tantangan utama
peneliti energi dari sekolah tinggi teknologi minyak dan gas bumi (stt migas) balikpapan, dr. andi jumardi, membenarkan bahwa masih ada wilayah di kalimantan timur yang belum mendapat aliran listrik secara memadai.
menurutnya, kondisi geografis menjadi kendala utama. “kalimantan timur ini lumbung energi, tapi masih ada daerah yang belum mendapat listrik. persoalannya karena wilayah sulit dijangkau sehingga perlu ada sumber energi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
andi menilai langkah pemerintah melalui program bpbl merupakan upaya positif dalam mewujudkan pemerataan energi.
baca juga:wow! jambi salurkan kur rp4,43 triliun ke 84 ribu debitur, sektor ini paling mendominasi!
baca juga:bukan sekadar hukuman! anak binaan lpka jambi kini dapat bimbingan moral & agama langsung dari kemenag
ia menjelaskan bahwa program tersebut menandakan keinginan pemerintah agar masyarakat di wilayah terpencil juga merasakan manfaat pembangunan.
“dalam asta cita, swasembada energi berkaitan dengan hilirisasi energi. selama ini hilirisasi baru sampai sektor downstream, belum menyentuh end user. target pemerintah sekarang adalah sampai di titik pengguna energi, supaya masyarakat benar-benar merasakan hasilnya,” terangnya.
ketahanan energi jadi prioritas nasional
sementara itu, pakar kebijakan publik universitas mulawarman, dr. saipul, menilai bahwa elektrifikasi desa bukan sekadar urusan infrastruktur, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
baca juga:presiden prabowo tegaskan program makan bergizi gratis akan disempurnakan, target zero keracunan
baca juga:prakiraan cuaca jambi hari ini, minggu 19 oktober 2025: bmkg sebut sejumlah wilayah hujan ringan dan berawan
“kalau kita bicara swasembada energi, itu sejajar dengan istilah ketahanan energi. pemerintah sekarang sudah menjadikannya prioritas nasional, tinggal bagaimana kita mengukur dan mewujudkannya di lapangan,” jelasnya.
menurutnya, ketersediaan energi harus memenuhi empat aspek utama: tersedia, terjangkau, bisa diakses, dan ramah lingkungan.
saipul menambahkan bahwa target pemerintah masih realistis sepanjang didukung data yang valid, perencanaan matang, dan koordinasi antarinstansi yang jelas.
ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. saipul menilai bahwa peran aktif pemerintah daerah dan perusahaan besar di setiap wilayah sangat dibutuhkan agar program elektrifikasi desa dapat berjalan optimal.
baca juga:jangan asal bawa barang! ini deretan benda yang dilarang masuk ke kabin pesawat
baca juga:traveling bukan sekadar healing, ini 8 manfaat dan dampak positifnya untuk hidupmu
lebih lanjut, ia menyebut ketersediaan listrik kini sudah menjadi kebutuhan mendasar, sejajar dengan layanan pendidikan dan akses internet.
“transformasi digital tidak bisa berjalan tanpa listrik. pemerintah harus menyediakan kedua hal itu, karena kalau tidak, kita akan tertinggal dari negara lain yang sudah bertransformasi menuju era digital,” ujarnya.
dorongan untuk pln dan dunia usaha
sementara itu, ekonom universitas mulawarman, purwadi purwoharsojo, menyoroti peran pln sebagai badan usaha milik negara yang bertanggung jawab menyediakan listrik bagi publik.
baca juga:5 tips aman traveling jarak jauh untuk ibu hamil, biar liburan tetap nyaman dan selamat!
baca juga:liburan ke luar negeri tanpa boros, simak 5 tips hemat belanja ini!
“ini cita-cita yang bagus, tapi harus konkret di lapangan. pln harus berani berinvestasi karena mereka punya tanggung jawab sebagai public service. jangan menunggu swasta masuk dulu baru bergerak,” katanya.
purwadi menilai, keberhasilan program ini bergantung pada komitmen pln dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta.
menuju indonesia terang 2030
melalui program bpbl dan percepatan elektrifikasi desa, pemerintah berharap seluruh masyarakat indonesia, termasuk di pelosok, dapat menikmati akses listrik yang layak.
baca juga:hati-hati! ini 4 risiko yang harus diwaspadai wanita saat solo traveling
baca juga:sayuran beku yang efektif turunkan kolesterol, rekomendasi ahli gizi
upaya ini bukan hanya soal penerangan, tetapi juga langkah penting menuju pemerataan pembangunan, ketahanan energi, dan transformasi digital nasional. (*)