Telurkan 5 Poin Pengetatan, Buntut Aksi Ratusan Sopir Truk Soal Pembatasan Pembelian BBM Solar

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Jennifer Agustia |

Senin , 20 Oct 2025 - 18:37

UNJUK RASA: Tampak sejumlah truk memadati kawasan Tugu Keris Siginjai Sakti Kota Jambi kemarin.-RIZAL ZEBUA/JAMBI INDEPENDENT -Jambi Independent

Aliansi Angkutan Bersatu berharap aspirasi mereka didengar dan segera mendapat tindak lanjut yang konstruktif dari pemerintah daerah.

Menyikapi itu, perwakilan sopir truk beraudiensi bersama Wali Kota Jambi, Maulana, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly di gedung Grha Siginjai, didampingi Asisten Bidang Ekonomi Mulyadi.

Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan, kebijakan yang diambil tujuannya untuk mengatur Kota Jambi agar lebih baik.

Keluhan utama, yakni kemacetan di beberapa SPBU dalam Kota Jambi hingga berdampak pada pelaku UMKM hingga aksi kekerasan.

"Tentu ini dampak buruk. Maka dari itu, kami pemerintah wajib menjamin kenyamanan di Kota Jambi, sehingga terbitlah aturan ini," kata dia.

Edaran ini kata Maulana, bukan mutlak. Melainkan masih bisa dirubah, selagi memang kepentingan untuk rakyat.

"Kalau hasil kritik bapak ibu dalam evaluasi seminggu kedepan tak juga membuahkan hasil. Artinya ada problem, akan kita kembalikan ke pengetatan, " jelasnya.

Lebih lanjut Maulana mengatakan, jangan usulan yang disampaikan ini malah dilanggar sendiri oleh para sopir yang melakukan aksi.

"Kemudian untuk pelangsir ini, kewenangan di Kapolres. Kuota aman, namun memang permintaan banyak," tegasnya.

Nantinya sambung Maulana, akan ada penambahan aturan pengetatan. Yakni, pemeriksaan barcode sekaligus STNK. Kemudian pembatasan pembelian solar senilai Rp 350 ribu untuk angkutan roda 6, dan Rp 200 ribu untuk roda 4.

Sementara untuk bis pariwisata tidak dibatasi pembelian BBM Solar di SPBU Kota Jambi. Di mana jumlahnya, tak melebihi 30 armada khusus pariwisata.

Maulana juga mempertanyakan jumlah kendaraan yang terus bertambah.

"Apa ini jumlah dari luar Kota Jambi? Karena saya juga harus menghitung kuota khusus di Kota Jambi," tegasnya.

"Saya minta diatanya mana, jangan nanti malah amburadul lagi," pungkasnya. (zen/enn)

telurkan 5 poin pengetatan, buntut aksi ratusan sopir truk soal pembatasan pembelian bbm solar                            jambi – ratusan sopir truk dan bus yang tergabung dalam aliansi angkutan bersatu menggelar aksi demo di depan kawasan tugu keris siginjai, kotabaru, kota jambi, senin 20 oktober 2025.
mereka menyampaikan penolakan terhadap surat edaran wali kota jambi nomor 19 tahun 2025 yang mengatur pembatasan pembelian bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi bagi kendaraan angkutan umum dan truk.
dalam orasinya, perwakilan sopir, sutoyo, menyampaikan beberapa tuntutan agar aturan tersebut direvisi karena dinilai memberatkan para sopir dan menghambat aktivitas operasional mereka. 
adapun poin-poin utama tuntutan aliansi, pertama meminta revisi surat edaran wali kota. aliansi meminta pemerintah kota jambi meninjau ulang aturan pembatasan pembelian bbm yang dianggap tidak adil dan menyulitkan para sopir dalam menjalankan tugas sehari-hari.
baca juga:turun langsung ke lapangan, al haris gencar tekan angka stunting di bungo
baca juga:wawako jambi ungkap rencana bangun diorama sejarah usai raih penghargaan anri
kedua, penegakan hukum terhadap pelanggar bbm bersubsidi.
meski stiker khusus sudah diberikan, masih banyak oknum yang menyalahgunakan bbm bersubsidi. aliansi meminta agar pemerintah menindak tegas para pelanggar agar tidak merugikan sopir yang sudah mengikuti aturan.
ketiga, usulan kuota pembelian bbm yang lebih adil dan terukur. aliansi mengusulkan pembatasan kuota pembelian bbm bersubsidi per hari, misalnya antara 30-50 liter, agar distribusi bbm bisa lebih merata dan tidak terjadi pembelian berlebihan dalam satu waktu.
keempat, pembelian bbm dengan sistem barcode dan verifikasi stnk asli. untuk mencegah penyalahgunaan, sopir mengusulkan agar setiap pembelian bbm wajib menunjukkan barcode dan stnk asli kendaraan. 
mereka berharap aparat kepolisian bisa dilibatkan dalam pengawasan.
ke lima, penyesuaian kuota bbm. di mana kendaraan roda empat maksimal rp 200 ribu per hari, dan roda enam rp 350 ribu per hari. sementara bus pariwisata berukuran medium atau middle tidak dikenakan batasan pengisian.
sutoyo menegaskan bahwa, pembatasan pembelian bbm yang membatasi spbu tertentu dianggap melanggar undang-undang perlindungan konsumen karena membatasi hak sopir sebagai konsumen.
oleh karena itu, aliansi berharap pemerintah dapat mempertimbangkan tuntutan ini demi kelancaran distribusi dan transportasi di kota jambi.
aliansi angkutan bersatu berharap aspirasi mereka didengar dan segera mendapat tindak lanjut yang konstruktif dari pemerintah daerah.
menyikapi itu, perwakilan sopir truk beraudiensi bersama wali kota jambi, maulana, ketua dprd kota jambi, kemas faried alfarelly di gedung grha siginjai, didampingi asisten bidang ekonomi mulyadi.
wali kota jambi, maulana mengatakan, kebijakan yang diambil tujuannya untuk mengatur kota jambi agar lebih baik.
keluhan utama, yakni kemacetan di beberapa spbu dalam kota jambi hingga berdampak pada pelaku umkm hingga aksi kekerasan. 
"tentu ini dampak buruk. maka dari itu, kami pemerintah wajib menjamin kenyamanan di kota jambi, sehingga terbitlah aturan ini," kata dia.
edaran ini kata maulana, bukan mutlak. melainkan masih bisa dirubah, selagi memang kepentingan untuk rakyat.
"kalau hasil kritik bapak ibu dalam evaluasi seminggu kedepan tak juga membuahkan hasil. artinya ada problem, akan kita kembalikan ke pengetatan, " jelasnya.
lebih lanjut maulana mengatakan, jangan usulan yang disampaikan ini malah dilanggar sendiri oleh para sopir yang melakukan aksi.
"kemudian untuk pelangsir ini, kewenangan di kapolres. kuota aman, namun memang permintaan banyak," tegasnya.
nantinya sambung maulana, akan ada penambahan aturan pengetatan. yakni, pemeriksaan barcode sekaligus stnk. kemudian pembatasan pembelian solar senilai rp 350 ribu untuk angkutan roda 6, dan rp 200 ribu untuk roda 4.
sementara untuk bis pariwisata tidak dibatasi pembelian bbm solar di spbu kota jambi. di mana jumlahnya, tak melebihi 30 armada khusus pariwisata.
maulana juga mempertanyakan jumlah kendaraan yang terus bertambah. 
"apa ini jumlah dari luar kota jambi? karena saya juga harus menghitung kuota khusus di kota jambi," tegasnya.
"saya minta diatanya mana, jangan nanti malah amburadul lagi," pungkasnya. (zen/enn)