Prinsip-Prinsip Perkawinan di Indonesia

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Jennifer Agustia |

Rabu , 22 Oct 2025 - 20:07

Musri Nauli -musri-nauli.blogspot-Jambi Independent

prinsip-prinsip perkawinan di indonesia                            perkawinan di indonesia diatur secara fundamental oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah mengalami perubahan melalui undang-undang nomor 16 tahun 2019. undang-undang ini meletakkan dasar-dasar serta prinsip-prinsip utama yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan di wilayah indonesia. 
inti dari peraturan ini adalah menjadikan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.
prinsip-prinsip utama perkawinan di indonesia berupa  tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, keabsahan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, pencatatan perkawinan, asas monogami terbuka, persetujuan calon mempelai (asas sukarela), kematangan jasmani dan rohani (batas usia perkawinan), dan keseimbangan hak dan kedudukan suami istri
tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. pasal 1 uu perkawinan secara tegas menyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa."
baca juga:eksepsi mantan wawako ditolak
baca juga:cekcok di spbu, berujung tewasnya seorang sopir
prinsip ini menempatkan perkawinan bukan hanya sebagai ikatan fisik, tetapi juga spiritual (lahir bathin), dengan tujuan jangka panjang dan berlandaskan moral agama.
keabsahan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan. prinsip ini dikenal sebagai asas konkordansi atau asas hukum agama, yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) uu perkawinan:
"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
artinya, syarat sahnya suatu perkawinan di indonesia sepenuhnya dikembalikan pada ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai. negara mengakui keabsahan perkawinan setelah terpenuhinya syarat-syarat agama tersebut.
pencatatan perkawinan. prinsip ini diatur dalam pasal 2 ayat (2) uu perkawinan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
meskipun keabsahan ditentukan oleh agama, pencatatan adalah syarat administratif dan formalitas yang wajib dilakukan. tujuan dari pencatatan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi suami, istri, dan anak-anak, menjadi bukti otentik telah terjadinya perkawinan.
pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (kua) bagi yang beragama islam, atau oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) bagi pemeluk agama lain.
asas monogami terbuka. undang-undang perkawinan menganut asas monogami, yang berarti pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami (pasal 3 ayat 1).
namun, asas ini bersifat terbuka, yang berarti ada pengecualian yang memungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) dengan syarat yang sangat ketat dan harus mendapatkan izin dari pengadilan (pasal 3 ayat 2, 4, dan 5). syarat-syarat tersebut antara lain: adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dan adanya jaminan suami akan berlaku adil.
persetujuan calon mempelai (asas sukarela). perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari pihak manapun (pasal 6 ayat 1). prinsip ini menjamin hak asasi manusia untuk memilih pasangan hidup dan menolak adanya kawin paksa.
kematangan jasmani dan rohani (batas usia perkawinan). perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai telah mencapai usia matang untuk melangsungkan perkawinan. undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengubah batas usia perkawinan, menyamakan usia minimum bagi pria dan wanita. usia minimum untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria maupun wanita (pasal 7 ayat 1).
peningkatan batas usia ini bertujuan agar calon suami dan istri telah matang jiwa raganya, mampu bertanggung jawab, serta meminimalkan angka perceraian dan risiko kesehatan terkait perkawinan anak.
keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami (pasal 31 ayat 1). 
prinsip ini menekankan kemitraan dan kesetaraan dalam rumah tangga, di mana suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (pasal 31 ayat 3). keduanya memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31 ayat 2).
suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup, sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (pasal 34). keduanya wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin (pasal 33).
secara keseluruhan, prinsip-prinsip perkawinan di indonesia berupaya memadukan nilai-nilai luhur agama dengan ketentuan hukum negara, menjamin keabsahan, kepastian hukum, dan kesetaraan dalam membina rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.((*)