OJK Catat Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Jambi Tunbuh Positif di Agustus 2025
OJK Catat kinerja jasa keuangan Provinsi Jambi tumbuh positif -Foto : ist-Jambi Independent
OJK Jambi juga telah menerima sebanyak 184 pengaduan konsumen, yang terdiri dari 75 pengaduan perbankan, 106 pengaduan IKNB, dan 3 pengaduan pasar modal. Saat ini terdapat 7 pengaduan yang masih menunggu tanggapan konsumen, 1 pengaduan dalam penanganan LAPS, dan 6 pengaduan dalam proses penanganan oleh PUJK.
OJK Jambi tetap berkomitmen dalam perlindungan terhadap konsumen, secara preventif maupun kuratif. Masyarakat diminta lebih berhati-hati terhadap adanya tawaran investasi ilegal serta diharapkan memastikan terlebih dahulu legalitas atau izin dari perusahaan yang menawarkan investasi dan mendasarkan pada pertimbangan yang logis terkait tingkat keuntungan yang dijanjikan.
Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas suatu entitas dengan mengunjungi laman dengan tautan sebagai berikut https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx.
Selanjutnya, OJK Jambi juga telah memberikan pelayanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK) baik melalui walk in maupun online mencapai 7.878 permintaan.
Perkembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Dalam rangka mendorong dan mempercepat akses keuangan masyarakat, serta pengembangan potensi ekonomi daerah, pada September 2025 OJK Jambi telah melakukan enam program kerja TPAKD, berupa product matching sektor perbankan kepada pelajar dan pengusaha UMKM di Kota Jambi, product matching sektor pasar modal kepada mahasiswa di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun, serta Focus Group Discussion (FGD) Sertifikasi Halal untuk pengusaha UMKM.
Komitmen dan dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di daerah memiliki peran penting dalam mendorong program percepatan akses di daerah. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan TPAKD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. (*)