Sidang BOP Memanas, Hakim Semprot Mantan Kadis Pendidikan

Reporter: Qudsiah |

Editor: Surya Elviza |

Selasa , 28 Oct 2025 - 20:25

Saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang Korupsi BOP PKBM Anugrah Kabupaten Batanghari.-Surya Elviza/Jambi Independent-Jambi Independent

Saksi juga mengungkapkan bahwa PKBM Anugrah telah melakukan empat kali pencairan dana yaitu pada tahun 2020 dan 2021.

Saat JPU menanyakan bagaimana dan apa saja persyaratan terkait pencairan dana BOP, kembali terulang, beberapa pertanyaan JPU hanya dijawab dengan kalimat ."Saya lupa pak, kemarin sudah saya jelaskan di BAP,”ujarnya.

Sontak kalimat keramat ini kembali memancing emosi majelis hakim untuk yang kedua kalinya.

"Seharusnya saudara datang ke sini bawa datanya, karna di sini mau di cocokkan keterangan saudara dengan yang di BAP sama atau nggak. Dari tadi saudara bilang di juknis, di juksis. Tapi ngga ada datanya,”ungkap majelis hakim.

Beralih ke saksi selanjutnya yakni saksi Zulfadli, selaku Kadis pendidikan Kabupaten Batang Hari saat ini.

Berbeda dengan saksi sebelumnya, Zulfadli membawa beberapa data yang dirasa dapat memperkuat keterangannya.

Dalam keterangannya, ia menjelaskan bagaimana prosedur pencairan dana BOP. "Untuk pencairan dananya sudah langsung masuk ke rekening PKBM, untuk mengontrol kami meminta untuk pembuatan surat pertanggung jawaban,” jelas Zulfadli dihadapan majelis hakim, JPU dan kuasa hukum terdakwa.

JPU kini menanyakan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan dana ini. "Yang diperlukan itu SPJN, artas,..." belum sempat saksi melanjutkan keterangannya, JPU menanyakan kepada saksi apa itu artas. Seketika ruangan hening, semua menunggu jawaban dari Kadis Pendidikan itu.

Zulfadli juga menjelaskan bahwa pihaknya melakukan monitorin minimal 1 tahun sekali melalui penilik. Sebelumnya diketahui bahwa terdakwa Nur Asia diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa bantuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang disalurkan kepada PKBM di Kabupaten Batang Hari.

Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (mg06/viz)

sidang bop memanas, hakim semprot mantan kadis pendidikan                            jambi – sidang dugaan kasus korupsi bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan (bop) pendidikan kesetaraan di pusat kegiatan belajar masyarakat (pkbm) anugrah kabupaten batanghari tahun anggaran 2020-2023, kembali digelar di pengadilan negeri jambi, selasa 28 oktober 2025.
pada sidang ini, jaksa penuntut umum (jpu) menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan kadis dan kadis pendidikan dan kebudayaan kabupaten batang hari.
saksi yakni agung wihadi selaku mantan kadis pendidikan tahun 2020-2022, dan zulfadli yang merupakan kadis pendidikan kaupaten batang hari periode 2022 hingga saat ini. 
dalam kesaksiannya, agung wihadi mengungkapkan bahwa dana untuk bop ini berasal dari apbn dalam bentuk hibah. dana bop ini diketahui diperuntukkan untuk menunjang operasional pkbm. “dalam setahun berapa kali pencairan dana pak?,” tanya jpu ke saksi agung.
baca juga:ridho tinggalkan wasiat di secarik kertas 
baca juga: asiang tak hadir sidang ketok palu, keterangan saksi dibacakan jpu
sejenak mantan kadis pendidikan batang hari itu terdiam, seolah memulihkan ingatannya kembali. “dua kali pencairan pak, di triwulan pertama dan triwulan kedua,” ungkapnya.
selama persidangan, tampak agung kesulitan dalam menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh jpu.
banyak pertanyaan yang hanya dijawab dengan tidak tau, dan mengacukan jawabannya pada bap. seperti saat jpu menanyakan berapa jumlah dana yang dikeluarkan untuk masing-masing pkbm. “berapa dana perorangan yang dikeluarkan untuk satu tahun pak?” tanya jpu.
dengan ragu-ragu dan penuh kehati-hatian, agung menjawab pertanyaan jpu. “saya takut salah sebut pak,  intinya di bap ada disebutkan untuk sd berapa, smp berapa. kalau sd rp 1. 300,000 juta, kalau smp saya lupa pastinya pak mungkin rp 1.600,000 juta atau rp 1.800,000 juta,” jawab saksi.
seperti masih tidak puas dengan jawaban saksi, jpu coba memancing saksi dengan menyebutkan sebuah nominal agar saksi bisa ingat. sayangnya, cara ini tak berhasil. saksi masih dengan pendiriannya bahwa dirinya lupa. sontak hal ini membuat majelis hakim tersulut emosi. hakim mulai angkat bicara.
“saksi datang ke sini bawa data?” tanya hakim.
mendapatkan jawaban tidak dan gelengan kepala dari saksi, membuat amarah hakim kian memuncak. “saudara menjadi kadis tahun berapa? ini perkara terjadi pada tahun 2020 sampai 2023. pas masa jabatan anda. masa ngga ada datanya,”ungkap hakim kesal.
sidang kembali dilanjutkan, kali ini jpu menanyakan ada berapa pkbm pada saat agung menjabat. “tahun 2021 ada 19, tahun 2020 ada 22 pkbm pak,” jawab saksi.
saksi juga mengungkapkan bahwa pkbm anugrah telah melakukan empat kali pencairan dana yaitu pada tahun 2020 dan 2021.
saat jpu menanyakan bagaimana dan apa saja persyaratan terkait pencairan dana bop, kembali terulang, beberapa pertanyaan jpu hanya dijawab dengan kalimat ."saya lupa pak, kemarin sudah saya jelaskan di bap,”ujarnya.
sontak kalimat keramat ini kembali memancing emosi majelis hakim untuk yang kedua kalinya.
"seharusnya saudara datang ke sini bawa datanya, karna di sini mau di cocokkan keterangan saudara dengan yang di bap sama atau nggak. dari tadi saudara bilang di juknis, di juksis. tapi ngga ada datanya,”ungkap majelis hakim.
beralih ke saksi selanjutnya yakni saksi zulfadli, selaku kadis pendidikan kabupaten batang hari saat ini.
berbeda dengan saksi sebelumnya, zulfadli membawa beberapa data yang dirasa dapat memperkuat keterangannya.
dalam keterangannya, ia menjelaskan bagaimana prosedur pencairan dana bop. "untuk pencairan dananya sudah langsung masuk ke rekening pkbm, untuk mengontrol kami meminta untuk pembuatan surat pertanggung jawaban,” jelas zulfadli dihadapan majelis hakim, jpu dan kuasa hukum terdakwa.
jpu kini menanyakan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan dana ini. "yang diperlukan itu spjn, artas,..." belum sempat saksi melanjutkan keterangannya, jpu menanyakan kepada saksi apa itu artas. seketika ruangan hening, semua menunggu jawaban dari kadis pendidikan itu.
zulfadli juga menjelaskan bahwa pihaknya melakukan monitorin minimal 1 tahun sekali melalui penilik. sebelumnya diketahui bahwa terdakwa nur asia diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa bantuan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan yang disalurkan kepada pkbm di kabupaten batang hari.
atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan  undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 64 ayat (1) kuhp. (mg06/viz)