10 Terdakwa Korupsi PJU Dishub Kerinci Jalani Sidang Perdana

Reporter: Surya Elviza |

Editor: Surya Elviza |

Senin , 24 Nov 2025 - 20:36

Suasana saat sidang perdana korupsi proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kerinci-Foto : Surya Elviza-jambi independent

JAMBI,JAMBIKORAN.COM - Sebanyak 10 terdakwa dugaan korupsi proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023 menjalankan sidang perdana di Pengadilan Negeri Jambi, Senin 24 November 2025.

Adapun 10 terdakwa tersebut adalah HC, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, selaku Pengguna Anggaran (PA), NE, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Prasarana Dishub, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), F, Direktur PT WTM, AN, Direktur CV TAP dan SM, Direktur CV GAW.

Selanjutnya G, Direktur CV BS, J, Direktur CV AK, RDF, seorang guru berstatus PPPK di Kecamatan Kayu Aro, AA, seorang ASN di Kantor Kesbangpol Kabupaten Kerinci dan seorang PNS di UKPBJ/ULP Kerinci yang menjabat sebagai Pejabat Pengadaan proyek PJU tahun 2023.

Yogi, Kasi pidsus Kejari Sungai Penuh menjelaskan bahwa dalam dakwaan, masing masing terdakwa memiliki peran masing masing.

“Mereka bersama sama melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,”ujarnya yang ditemui usai sidang.

Adapun kasus dugaan korupsi ini diduga merugikan keuangan Negara sekitar Rp 2,7 miliar.

Proyek pengadaan PJU tersebut sebelumnya merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur penerangan jalan di wilayah Kabupaten Kerinci.

Dikatakan Yogi bahwa dari 10 tradakwa, ada 4 terdakwa yang mengajikan eksepsi yakni Helpi Apriadi, Reki Eka Fictoni, Yuses Alkadira, Heri Cipta.

“Untuk 6 terdakwa lainnya tidak mengajukan ekspeksi. Bagi kami, wajar bagi terdakwa mengajukan eksepsi dan kita akan menghormati hal tersebut,”bebernya.

Sementara itu, Victorius Gulo, Kuasa Hukum salah satu terdakwa yakni Yuses Alkadira bahwa kliennya mengajukan penangguhan penahanan.

10 terdakwa korupsi pju dishub kerinci jalani sidang perdana                              jambi,jambikoran.com - sebanyak 10 terdakwa dugaan korupsi proyek pengadaan penerangan jalan umum (pju) di dinas perhubungan (dishub) kabupaten kerinci tahun anggaran 2023 menjalankan sidang perdana di pengadilan negeri jambi, senin 24 november 2025.
adapun 10 terdakwa tersebut adalah hc, kepala dinas perhubungan kabupaten kerinci, selaku pengguna anggaran (pa), ne, kepala bidang lalu lintas dan prasarana dishub, selaku pejabat pembuat komitmen (ppk), f, direktur pt wtm, an, direktur cv tap dan sm, direktur cv gaw.
selanjutnya g, direktur cv bs, j, direktur cv ak, rdf, seorang guru berstatus pppk di kecamatan kayu aro,  aa, seorang asn di kantor kesbangpol kabupaten kerinci dan seorang pns di ukpbj/ulp kerinci yang menjabat sebagai pejabat pengadaan proyek pju tahun 2023.
yogi, kasi pidsus kejari sungai penuh menjelaskan bahwa dalam dakwaan, masing masing terdakwa memiliki peran masing masing.
baca juga:target produksi beras di 2026 capai 34,77 juta ton
baca juga:pemkot dorong penguatan umkm, ratusan usaha terima bantuan dan sertifikasi halal
“mereka bersama sama melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,”ujarnya yang ditemui usai sidang.
adapun kasus dugaan korupsi ini diduga merugikan keuangan negara sekitar rp 2,7 miliar. 
proyek pengadaan pju tersebut sebelumnya merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur penerangan jalan di wilayah kabupaten kerinci.
dikatakan yogi bahwa dari 10 tradakwa, ada 4 terdakwa yang mengajikan eksepsi yakni helpi apriadi, reki eka fictoni, yuses alkadira, heri cipta. 
“untuk 6 terdakwa lainnya tidak mengajukan ekspeksi. bagi kami, wajar bagi terdakwa mengajukan eksepsi dan kita akan menghormati hal tersebut,”bebernya.
sementara itu, victorius gulo, kuasa hukum salah satu terdakwa yakni yuses alkadira bahwa kliennya mengajukan penangguhan penahanan. 
baca juga:pemkot dorong penguatan umkm, ratusan usaha terima bantuan dan sertifikasi halal
baca juga: warga kepung kantor pertamina ep, tuntut cabut zona merah lahan di jambi
hal ini dikarenakan istri dari terdakwa yang sedang mengalami sakit dan hanya kliennya yang bisa membawa berobat. “istri klien kami lumpuh dan sakit. kami juga lampirkan surat sakitnya dan selama ini klien kami yang mengurus dan membawa berobat. maka kami mohon dengan alasan kemanusiaan, mohon majelis hakim bisa mengabulkan permintaan kami,”bebernya.
untuk diketahui, kesepuluh tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp tentang turut serta melakukan tindak pidana korupsi. (*)