Cegah TPPO dan Paham Radikal, Imigrasi Jambi Libatkan Desa

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Senin , 22 Dec 2025 - 17:47

Pihak Imigrasi Jambi terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Jambi.--

“Desa binaan kami tempatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa atau Pimpasa. Mereka berfungsi sebagai ujung tombak edukasi sekaligus sistem peringatan dini terhadap potensi TPPO,” kata Petrus.

Menurutnya, desa binaan difokuskan pada wilayah yang rawan menjadi kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural.

Melalui program ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai bahaya bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal serta informasi resmi layanan keimigrasian.

“Pimpasa juga berperan seperti intelijen sosial. Informasi dari masyarakat menjadi bahan penting bagi kami untuk mencegah perekrutan tenaga kerja asing atau PMI secara tidak benar,” ujarnya.

Berdasarkan data Imigrasi, saat ini terdapat 451 orang asing yang tercatat tinggal di wilayah Provinsi Jambi. Rinciannya, 268 orang di Wilayah Kantor Imigrasi Jambi, 122 orang di Kantor Imigrasi Kuala Tungkal, 33 orang di Kantor Imigrasi Kerinci, dan 28 orang di Kantor Imgirasi Bungo.

Imigrasi menegaskan, terhadap pelanggaran keimigrasian akan diterapkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), mulai dari deportasi, pencekalan, detensi, hingga proses hukum (pro-justitia).

“Pengawasan kami tidak hanya represif, tetapi juga preventif. Tujuannya agar keberadaan orang asing benar-benar memberi manfaat dan tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat,” tutup Petrus.(zen)

cegah tppo dan paham radikal, imigrasi jambi libatkan desa                            jambi, jambikoran.com – kantor imigrasi kelas i tpi jambi terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di provinsi jambi.
 
langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan daerah serta mencegah berbagai potensi pelanggaran keimigrasian, termasuk tindak pidana perdagangan orang (tppo).
 
kepala kantor imigrasi kelas i tpi jambi, hubertus hence, mengatakan pengawasan orang asing tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan banyak pihak melalui kerja sama lintas sektor.
 
“pengawasan warga negara asing, termasuk habib maupun wni yang telah menjadi wna, tidak bisa ditangani secara spesifik oleh imigrasi saja. karena ada ranah kewenangan lain, seperti di direktorat jenderal administrasi hukum umum (ahu),” ujar hubertus.
 
ia menjelaskan, imigrasi jambi aktif melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait keberadaan dan kegiatan orang asing melalui patroli rutin, operasi gabungan, serta pemeriksaan administratif izin tinggal atau overstay check.
 
selain itu, pihaknya juga meminta kerja sama hotel dan penginapan untuk melaporkan keberadaan wna yang menginap.
 
“kami meminta data dari hotel-hotel agar setiap wna yang menginap dapat terpantau. ini penting sebagai langkah deteksi dini,” katanya.
 
dalam upaya pengawasan, imigrasi jambi juga mengandalkan tim pengawasan orang asing (timpora) yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga kesbangpol.
 
koordinasi ini dinilai efektif dalam mengantisipasi potensi penyimpangan, termasuk penyebaran paham radikal.
 
“jika ditemukan indikasi paham menyimpang, akan ada rekomendasi dari dinas teknis dan kami tindak lanjuti sesuai aturan. contohnya di kerinci, koordinasi timpora berjalan sangat baik sehingga potensi gangguan bisa diantisipasi sejak awal,” ujar hubertus.
 
sementara itu, kepala kantor wilayah direktorat jenderal imigrasi jambi, petrus teguh afrianto, menegaskan bahwa pengawasan keimigrasian juga diarahkan pada pencegahan tppo melalui program desa binaan imigrasi.
 
“desa binaan kami tempatkan petugas imigrasi pembina desa atau pimpasa. mereka berfungsi sebagai ujung tombak edukasi sekaligus sistem peringatan dini terhadap potensi tppo,” kata petrus.
 
menurutnya, desa binaan difokuskan pada wilayah yang rawan menjadi kantong pekerja migran indonesia (pmi) non-prosedural.
 
melalui program ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai bahaya bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal serta informasi resmi layanan keimigrasian.
 
“pimpasa juga berperan seperti intelijen sosial. informasi dari masyarakat menjadi bahan penting bagi kami untuk mencegah perekrutan tenaga kerja asing atau pmi secara tidak benar,” ujarnya.
 
berdasarkan data imigrasi, saat ini terdapat 451 orang asing yang tercatat tinggal di wilayah provinsi jambi. rinciannya, 268 orang di wilayah kantor imigrasi jambi, 122 orang di kantor imigrasi kuala tungkal, 33 orang di kantor imigrasi kerinci, dan 28 orang di kantor imgirasi bungo.
 
imigrasi menegaskan, terhadap pelanggaran keimigrasian akan diterapkan tindakan administratif keimigrasian (tak), mulai dari deportasi, pencekalan, detensi, hingga proses hukum (pro-justitia).
 
“pengawasan kami tidak hanya represif, tetapi juga preventif. tujuannya agar keberadaan orang asing benar-benar memberi manfaat dan tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat,” tutup petrus.(zen)