Jam Operasional Truk Batubara Dibatasi

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Finarman |

Jumat , 19 Jan 2024 - 20:29

"Jam operasional, serta jumlah angkutan yang terbatas akan diumumkan secara detil oleh Gubernur. Nanti juga akan kita fungsikan Satgas di Sarolangun dan Batanghari untuk lalu lintasnya," tandas Johansyah.

Untuk diketahui, kesepakatan bersama didapatkan setelah dilaksanakannya rapat koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, pihak Polda Jambi, Kejati Jambi, dan Korem Gapu 042.

Ada sejumlah point yang dituangkan dalam kesepakatan bersama tersebut. Pertama, kendaraan pengangkutan pertambangan batubara yang menggunakan jalan umum dilarang beroperasi di jalan pada ruas jalan tertentu.

Untuk mulut tambang dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan hauling menuju TUKS di Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Niaso, dilarang menggunakan jalan umum untuk ruas jalan Sarolangun- Batanghari-Pijoan-Simpang Rimbo-Pal 10-Lingkar Selatan-Simpang 46-Pelabuhan Talang Duku dan Niaso.

Kemudian untuk mulut tambang yang berasal dari Sungaibahar-Desa Pelempang Kabupaten Muaro Jambi dilarang menggunakan jalan umum pada ruas jalan Panerokan-Simpang Tempino-Pal 10-Lingkar Selatan-Simpang 46-menuju TUKS di Pelabuhan Pelabuhan Talang Duku dan Niaso.

Serta untuk mulut tambang yang berasal dari Sei Gelam dilarang menggunakan jalan umum pada ruas jalan Sei Gelam-Simpang 46 menuju TUKS di Pelabuhan Talang Duku dan Niaso.

Kedua, perusahaan pemegang izin IUPOP, IPP dan IUJP serta transportir agar tidak melaksanakan pengangkutan batubara sampai pembangunan jalan khusus selesai, dan dapat mengoptimalkan hauling batubara dengan memaksimalkan penggunaan jalur sungai.

Selanjutnya yang Ketiga setiap Badan Usaha Pemegang izin PKP2B dan IUP-OP wajib ikut dan bertanggungjawab merealisasikan pembangunan jalan khusus batubara.

Pada point keempat disebutkan khusus bagi perusahaan pertambangan yang melaksanakan hauling batubara menuju TUKS Pelabuhan Dagang, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan (via Lubuk Linggau) serta Bengkulu masih dapat menggunakan jalan umum.

Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu kendaraan wajib menggunakan truck 2AS atau truck PS. Jumlah muatan yang diperbolehkan 8 ton belum termasuk dengan berat kendaraan, serta mematuhi tata cara pemuatan yang tidak mengganggu pengguna jalan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya point kelima, badan usaha pemegang izin IUP-OP, IPP, IUJP dan transportir dalam pengangkutan batubara dari mulut tambang menuju pelabuhan sungai maupun TUKS yang memanfaatkan jalan umum sesuai dengan kewenangannya, wajib memperoleh izin rekomendasi dari penyelenggara jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam, dalam pelaksanaan instruksi ini pihak Polda Jambi melalui Ditlantas dan Ditpolair Polda Jambi beserta Satgaswasgakkum batubara Provinsi Jambi sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. (enn)

jam operasional truk batubara dibatasi                             jambi - mobilisasi batu bara menggunakan jalur sungai, dalam waktu dekat uji cobanya akan dilepas langsung oleh gubernur jambi.
johansyah, kepala biro ekonomi pembangunan (ekbang) setda provinsi jambi, mengatakan, pihak pemprov sudah melaksanakan serangkaian pertemuan dengan berbagai pihak, untuk mengurai persoalan angkutan batu bara ini.
baca juga:lebih praktis dan seru, download aplikasi sinsengo di handphonemu sekarang! 
baca juga:ini 5 minuman detoks yang ampuh bikin kulit glowing dan bercahaya
johansyah mengatakan, pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan para pengusaha tambang batu bara dan pihak pelabuhan yang ada di sarolangun dan batanghari. kedua belah pihak, sudah melakukan kontrak kerja sama, untuk mobilisasi hasil tambang batu bara di sarolangun dan batanghari.
"kemarin rabu, sudah komit antara pelabuhan dan perusahaan pemegang iup," katanya, jumat 19 januari 2024.
selanjutanya diadakan pertemuan dengan dua asosiasi sopir angkutan batu bara yang ada di jambi, dengan dihadiri juga oleh pihak perusahaan tambang batu bara.
dalam pertemuan dengan asosiasi sopir itu, disepakati bahwa mobilisasi batu bara dari mulut tambang ke lima pelabuhan yang ada di sarolangun dan batanghari, dilakukan secara bergantian oleh sopir-sopir dari dua asosiasi tersebut.
"kedua asosiasi sudah setuju, mereka akan angkut batu bara secara pergantian," katanya.
johansyah mengatakan, di sarolangun hingga batanghari, ada lima pelabuhan yang beroperasi dan sudah berkontraksi dengan perusahaan batu bara. yakni pelabuhan pt pus, pt minimax, pt srikandi, pt deli, can pt dkc.
namun, saat ini hanya empat yang sudah siap, karena pelabuhan pt srikandi yang berada di durian muncul, masih terdampak banjir.
"pt srikandi masih terdampak banjir, jadi saat ini belum bisa," katanya.
menurut johansyah, gubernur jambi akan berkonsultasi dengan polda jambi sebelum pelepasan uji coba ini. termasuk mengenai jam operasional angkutan batu bara, yang direncanakan mulai pukul 18.00 sampai 04.00 dini hari.
di samping itu, jumlah armada angkutan batu bara, juga akan dibatasi. namun, jumlahnya akan diumumkan dalam waktu dekat ini oleh gubernur jambi, al haris.
"jam operasional, serta jumlah angkutan yang terbatas akan diumumkan secara detil oleh gubernur. nanti juga akan kita fungsikan satgas di sarolangun dan batanghari untuk lalu lintasnya," tandas johansyah.
untuk diketahui, kesepakatan bersama didapatkan setelah dilaksanakannya rapat koordinasi pimpinan daerah provinsi jambi yang dihadiri oleh gubernur jambi, ketua dprd provinsi jambi, pihak polda jambi, kejati jambi, dan korem gapu 042.ada sejumlah point yang dituangkan dalam kesepakatan bersama tersebut. pertama, kendaraan pengangkutan pertambangan batubara yang menggunakan jalan umum dilarang beroperasi di jalan pada ruas jalan tertentu. untuk mulut tambang dari kabupaten merangin, kabupaten bungo, kabupaten tebo dan kabupaten sarolangun yang melaksanakan hauling menuju tuks di pelabuhan talang duku dan pelabuhan niaso, dilarang menggunakan jalan umum untuk ruas jalan sarolangun- batanghari-pijoan-simpang rimbo-pal 10-lingkar selatan-simpang 46-pelabuhan talang duku dan niaso. kemudian untuk mulut tambang yang berasal dari sungaibahar-desa pelempang kabupaten muaro jambi dilarang menggunakan jalan umum pada ruas jalan panerokan-simpang tempino-pal 10-lingkar selatan-simpang 46-menuju tuks di pelabuhan pelabuhan talang duku dan niaso. serta untuk mulut tambang yang berasal dari sei gelam dilarang menggunakan jalan umum pada ruas jalan sei gelam-simpang 46 menuju tuks di pelabuhan talang duku dan niaso. kedua, perusahaan pemegang izin iupop, ipp dan iujp serta transportir agar tidak melaksanakan pengangkutan batubara sampai pembangunan jalan khusus selesai, dan dapat mengoptimalkan hauling batubara dengan memaksimalkan penggunaan jalur sungai. selanjutnya yang ketiga setiap badan usaha pemegang izin pkp2b dan iup-op wajib ikut dan bertanggungjawab merealisasikan pembangunan jalan khusus batubara. pada point keempat disebutkan khusus bagi perusahaan pertambangan yang melaksanakan hauling batubara menuju tuks pelabuhan dagang, sumatera barat dan sumatera selatan (via lubuk linggau) serta bengkulu masih dapat menggunakan jalan umum. namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu kendaraan wajib menggunakan truck 2as atau truck ps. jumlah muatan yang diperbolehkan 8 ton belum termasuk dengan berat kendaraan, serta mematuhi tata cara pemuatan yang tidak mengganggu pengguna jalan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku. selanjutnya point kelima, badan usaha pemegang izin iup-op, ipp, iujp dan transportir dalam pengangkutan batubara dari mulut tambang menuju pelabuhan sungai maupun tuks yang memanfaatkan jalan umum sesuai dengan kewenangannya, wajib memperoleh izin rekomendasi dari penyelenggara jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.keenam, dalam pelaksanaan instruksi ini pihak polda jambi melalui ditlantas dan ditpolair polda jambi beserta satgaswasgakkum batubara provinsi jambi sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. (enn)