Sutiyono: Segel, Jangan Tebang Pilih, Soal Tunggakan Pajak Pelaku Usaha

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Finarman |

Selasa , 23 Jan 2024 - 20:25

RAPAT: Sutiyono, anggota DPRD Kota Jambi saat memimpin rapat di DPRD Kota Jambi-RIZAL ZEBUA/JAMBI INDEPENDENT -Jambi Independent

Di mana diketahui, usaha tersebut bernama "PITEK OBONG" yang berlokasi di Kawasan Telanai Pura, depan kampus Unja Telanai.

Laporan ini disebutkan berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Peduli Pembangunan Jambi (GP2J).

Kasatpol PP Kota Jambi, Feriadi saat dikonfirmasi Minggu 21 Januari 2024 mengatakan, bahwa laporan itu sudah diteruskan ke Kepala BPPRD selalu OPD Pengampu Pajak dan Retribusi.

"Sudah diteruskan ke Kepala BPPRD selalu OPD Pengampu Pajak dan Retribusi," kata Feriadi.

Berdasarkan informasi dari surat tersebut, disebutkan bahwa, termpat usaha tersebut dalam struk transaksinya tidak mencantumkan pajak restoran atau istilah lain PPn.

Namun dengan menggunakan istilah biaya Service sebesar 11 persen. Sementara di tempat lain, yang juga menjual makanan dan minuman tetap mencantumkan PPn sebesar 10 persen pada struk transaksinya.

Dalam surat itu juga disebutkan, hasil pengecekan sumber LSM GP2J ke BPPRD Kota Jambi tidak menemukan setoran pajak/ retribusi hasil penjualan yang bersangkutan (PITEK OBONG,red) kepada BPPRD Kota Jambi sejak berdiri pada tahun 2021 lalu.

Untuk itu, diminta Satpol PP Kota Jambi dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Bila terbukti melakukan penggelapan pajak, kiranya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sementara Kepala BPPRD Kota Jambi, Nella Ervina mengatakan, jika pihaknya akan segera memanggil pemilik usaha mengenai adanya laporan tersebut.

"Pelaku usaha ini sudah pernah kami panggil, karena memang saat berdiri (2021,red) sampai dengan sekarang belum pernah membayar pajak," jelas Nella, Minggu 21 Januari 2024.

sutiyono: segel, jangan tebang pilih, soal tunggakan pajak pelaku usaha                            jambi – anggota dprd kota jambi, sutiyono menyinggung keras persoalan pajak yang tak dibayarkan oleh usaha  "pitek obong".
ini menyusul adanya laporan ke satpol pp kota jambi, terkait indikasi dugaan penggelapan pajak atau retribusi diusaha tersebut.
politisi dari fraksi pdi perjuangan ini menegaskan agar, pemkot jambi dapat bertindak tegas terhadap usaha yang dimaksud.
“segel lah kalau tidak bayar pajak,” tegasnya, kemarin.
baca juga:salurkan bantuan korban banjir, sekda ingatkan tetap waspada
baca juga:kutuk keras tindakan anarkis, debalang negeri dan raden melayu dukung penuh gubernur jambi
menurut sutiyono, pemerintah harus tegas dalam hal ini. jangan ada sikap tebang pilih.
“perda sudah dibuat, aturan sudah dibuat. kalau negara (pemerintah,red) tidak hadir, berhentilah bernegara,” cetusnya.
“itukan yang dipungut uang rakyat, bayar pajak rakyat harus disetor ke pemerintah,” timpalnya.
dirinya pun tak menampik, dan menilai ada unsur pembiaran dalam hal ini. lanjutnya, satpol pp kota jambi dan bpprd kota jambi harus bertindak.
baca juga:penjualan motor honda tembus lebih dari 87 ribu unit di jambi
baca juga: kpu ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak-anak dalam kampanye
“segel,” pungkasnya.
diberitakan sebelumnya, satpol pp kota jambi menerima laporan, terkait indikasi dugaan penggelapan pajak atau retribusi, oleh salah satu pelaku usaha makanan minuman di kota jambi.
di mana diketahui, usaha tersebut bernama "pitek obong" yang berlokasi di kawasan telanai pura, depan kampus unja telanai.
laporan ini disebutkan berasal dari lembaga swadaya masyarakat (lsm) gerakan peduli pembangunan jambi (gp2j).
baca juga: ganjar sarankan pejabat maju pilpres 2024 mundur dari jabatannya
baca juga:tkn minta anies-muhaimin tidak pakai fasilitas negara untuk kampanye
kasatpol pp kota jambi, feriadi saat dikonfirmasi minggu 21 januari 2024 mengatakan, bahwa laporan itu sudah diteruskan ke kepala bpprd selalu opd pengampu pajak dan retribusi.
"sudah diteruskan ke kepala bpprd selalu opd pengampu pajak dan retribusi," kata feriadi.
berdasarkan informasi dari surat tersebut, disebutkan bahwa, termpat usaha tersebut dalam struk transaksinya tidak mencantumkan pajak restoran atau istilah lain ppn.
namun dengan menggunakan istilah biaya service sebesar 11 persen. sementara di tempat lain, yang juga menjual makanan dan minuman tetap mencantumkan ppn sebesar 10 persen pada struk transaksinya.
baca juga:minta penggawa garuda tidak takut hadapi jepang
baca juga:perjuangkan jambi, sah serap aspirasi tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah
dalam surat itu juga disebutkan, hasil pengecekan sumber lsm gp2j ke bpprd kota jambi tidak menemukan setoran pajak/ retribusi hasil penjualan yang bersangkutan (pitek obong,red) kepada bpprd kota jambi sejak berdiri pada tahun 2021 lalu. 
untuk itu, diminta satpol pp kota jambi dapat menindaklanjuti laporan tersebut. bila terbukti melakukan penggelapan pajak, kiranya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
sementara kepala bpprd kota jambi, nella ervina mengatakan, jika pihaknya akan segera memanggil pemilik usaha mengenai adanya laporan tersebut.
"pelaku usaha ini sudah pernah kami panggil, karena memang saat berdiri (2021,red) sampai dengan sekarang belum pernah membayar pajak," jelas nella, minggu 21 januari 2024.
baca juga:manfaat buah nanas bagi kesehatan tubuh
baca juga:alasan tak gunakan format home-away
kata nella, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan satpol pp kota jambi untuk mengambil langkah selanjutnya terkait dengan laporan itu.
"kami akan koordinasi dengan satpol pp kota jambi, akan kita panggil. karena sudah pernah kita panggil dan ingatkan, tapi tidak kooperatif," pungkasnya. (zen)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 24 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan