Camat Nipah Panjang Sampaikan Usulan Musrenbang

MUARASABAK - Pemerintah Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjab Timur menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang dihadiri oleh Camat Nipah Panjang, Amri Juhardy, beserta jajaran perangkat Desa dan Kelurahan, Perwakilan anggota DPRD Tanjab Timur dapil II yakni Nugraha Setiawan, Hasniah, Ermeida Siringo Ringo, perwakilan kepala OPD, unsur Forkopimda dan tokoh masyarkat.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan, Senin 5 Februari 2024 ini, Amri menyampaikan, semua usulan yang disampaikan telah dibahas bersama dengan jajaran perangkat pemerintah kecamatan yang ada.

Dimana, dari 530 usulan yang ada, hanya menyisahkan 250 usulan hasil verifikais yang disampaikan dalam Musrenbang kali ini untuk tahun anggaran 2025.

BACA JUGA:349 Usulan di Musrembang Kecamatan Telanipura

"Semua masih terkait Sarpras dan infrastruktur di wilayah kita ini. Tadi juga ada dwan yang hadir, kami berharap kebutuhan mendasar yang disampaikan tadi bisa direalisasi dan mengawal usulan kami sampai tingkat selanjutnya. Tapi kita juga memahami, itu tergantung kekuatan anggaran yang ada," ucapnya.

Sementara itu, Nugraha Setiawan saat diwawancarai terkait usulan yang telah disampaikan dalam kegiatan Musrenbang kali ini menuturkan bahwa usulan yang disampaikan dalam kegiatan ini hampir sama dengan usulan disampaikan pada Musrenbang sebelumnya. Yakni terkait air bersih dan juga infrastruktur.

"Pada intinya, kita menerima dan menampung semua aspirasi yang telah disampaikan, OPD terkait juga sudah mendengarkan langsung. Yang pasti anggota dewan dari Dapil ini akan memperjuangkannya di pembahasan tingkat selanjutnya," tuturnya.

Dirinya menambahkan, usulan tersebut nantinya akan dibawa hingga pembahasan APBD. Yang mana, nantinya akan dilihat, apakah itu sebagai usulan atau yang bersifat saran dan rekomendasi untuk dinas terkait.

BACA JUGA:Pj Bupati Bachyuni Kunjungi SMPN 6 Sengeti

"Nantinya usulan dalam Musrenbang kali ini ada yang masuk dalam Renja OPD, ada juga yang bergulir dalam pembahasan Instasi terkait lainya, dan itu juga harus melihat dan menyesuaikan dari kemampuan keuangan daerah juga," pungkasnya. (pan/viz)