Pernyataan Jokowi Minta TNI, Polri dan ASN Netral Di Tanggapi Cak Imin, Begini Tanggapannya

Jawa Timur - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar meminta masyarakat tetap mengawasi apararatur pemerintah maupun aparat penegak hukum agar tetap netral dalam pemilihan umum (pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Muhaimin menanggapi pernyataan Kepala Negara yang meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk netral.

“Ya kita kontrol lagi terus supaya tidak terbukti (memihak),” kata Muhaimin saat ditemui di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu 7 Februari 2024.

Kendati demikian, Cak Imin menilai arahan Presiden Jokowi kepada aparaturnya ini disampaikan usai banyaknya kritikan dari masyarakat.

BACA JUGA:Polisi Amakankan Kendaraan Pengangkut BBM Pertalite di Jalan Lintas Jambi-Muarasabak

BACA JUGA:Ada Noda Kuning Dibaju? Ini 4 Bahan yang Bisa Membantu Menghilangkan Noda Kuning di Bagian Ketiak Pakaian

Padahal, Kepala Negara seharusnya selalu mengingatkan aparaturnya untuk tetap netral guna menghindari keberpihakan pada pasangan calon tertentu.

“Ya ini kan komitmen baru setelah dikritik banyak pihak,” sentil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye untuk Pemilu 2024.

Kepala Negara juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu pekan depan.

"Saya mengimbau, mengajak seluruh masyarakat agar menggunakan hal pilih, datang ke tempat pemungutan suara (TPS), memberikan suara sesuai pilihan," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Sumatera Utara, sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu 7 Februari 2024.

BACA JUGA:6 Tips Memilih Baju yang Pas Sesuai dengan Bentuk Lekuk Tubuh

BACA JUGA:JK Apresiasi Sikap Jokowi Tak Ikut Kampanye di Pemilu 2024

"Saya ingin menegaskan kembali bahwasanya TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," tutur Jokowi.

Diberitakan, pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyebut bahwa presiden boleh berkampanye menuai polemik dan protes berbagai kalangan.