Sirekap Sempat Dihentikan Sementara

Reporter: Antara |

Editor: Finarman |

Senin , 19 Feb 2024 - 22:01

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Abang menata kotak suara untuk rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual tingkat Kecamatan di GOR Tanah Abang, Jakarta, Senin 19 Febrauri 2024.--

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengakui kesalahan menginput data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) karena kesalahan manusia (human error) hingga kesalahan sistem.

Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan kesalahan itu disebabkan oleh sistem yang salah membaca angka numerik dari dokumen formulir Model C Hasil Pemilu 2024.

"Jadi begini, misalnya, angka 3 itu terbaca 8. Misalnya, angka 2 itu terbaca 7," kata Idham di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, lanjutnya, KPU melalui operator Sirekap di tingkat kabupaten dan kota harus melakukan akurasi manual terhadap angka yang salah input tersebut.

Selama proses akurasi, kata Idham, data yang ditampilkan di Sirekap pun bukan merupakan data terbaru.

"Ya Sirekap-nya karena dia sedang diakurasi agar prosesnya menjadi lancar. Maka, untuk sementara, tampilan publiknya masih menggunakan tampilan yang terakhir," jelasnya.

Menurut Idham, permasalahan Sirekap terus jadi sorotan akibat masifnya kesalahan input data perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kesalahan itu mengakibatkan penggelembungan suara pasangan calon tertentu, karena data numerik Sirekap menampilkan jumlah jauh lebih besar daripada yang tercatat di formulir C1 Plano di tempat pemungutan suara (TPS).

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait salah konversi dalam membaca data Formulir Model C1 Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada Sirekap.

"Kami di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 15 Febaruari 2024.

Dia pun memastikan kesalahan konversi itu akan segera dikoreksi. Menurut Hasyim, KPU tak boleh bohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Sementara, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengaku sempat ada penghentian data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data.

Menurut Idam, sinkronisasi itu dilakukan untuk memenuhi hak informasi publik. Oleh karena itu, KPU terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta Pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Sebab, hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id," kata Idham di Jakarta, Senin.

Dia juga menepis informasi dari Partai Buruh yang menyebut penghitungan surat suara menggunakan Sirekap di tingkat kecamatan diberhentikan selama tiga hari.

Idham menegaskan rekapitulasi tetap berjalan meskipun terhenti sementara. Hal itu dibuktikan dengan telah selesainya proses rekapitulasi oleh 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Hari kemarin itu ada 33 PPK yang telah menyelesaikan proses rekapitulasinya," jelas Idham.

Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenang Partai Buruh Said Salahudin mengatakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dihentikan.

Pemberhentian sementara rekapitulasi itu sejak Minggu (18/2) hingga Selasa (20/2), menyusul Sirekap yang sedang galat. Said sendiri mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari berbagai pengurus daerah Partai Buruh sejak Minggu.

"Pengurus daerah menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan disetop oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan instruksi KPU RI, dengan alasan sistem Sirekap error. Terus terang ini membuat kami bingung. Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Padahal, lanjut Said, Sirekap dan proses rekapitulasi suara merupakan dua tahap berbeda dan tidak boleh saling memengaruhi satu sama lain.

Dia menjelaskan Sirekap sendiri merupakan instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat.

"Data Sirekap bukan data resmi hasil pemilu. Hal ini jelas disebutkan dalam peraturan KPU," ujarnya.

Said menilai apabila muncul masalah pada Sirekap, hal itu semata-mata masalah teknis yang sama sekali tidak akan memengaruhi keabsahan hasil pemilu. (antara)

sirekap sempat dihentikan sementara                             jakarta - komisi pemilihan umum (kpu) ri mengakui kesalahan menginput data dalam sistem informasi rekapitulasi (sirekap) karena kesalahan manusia (human error) hingga kesalahan sistem.anggota kpu ri idham holik menjelaskan kesalahan itu disebabkan oleh sistem yang salah membaca angka numerik dari dokumen formulir model c hasil pemilu 2024.
baca juga:ungkap adaptasinya di indonesia berjalan lancar
baca juga:tatap optimis dua laga tandang beruntun
"jadi begini, misalnya, angka 3 itu terbaca 8. misalnya, angka 2 itu terbaca 7," kata idham di jakarta, senin.oleh karena itu, lanjutnya, kpu melalui operator sirekap di tingkat kabupaten dan kota harus melakukan akurasi manual terhadap angka yang salah input tersebut.selama proses akurasi, kata idham, data yang ditampilkan di sirekap pun bukan merupakan data terbaru."ya sirekap-nya karena dia sedang diakurasi agar prosesnya menjadi lancar. maka, untuk sementara, tampilan publiknya masih menggunakan tampilan yang terakhir," jelasnya.menurut idham, permasalahan sirekap terus jadi sorotan akibat masifnya kesalahan input data perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden.kesalahan itu mengakibatkan penggelembungan suara pasangan calon tertentu, karena data numerik sirekap menampilkan jumlah jauh lebih besar daripada yang tercatat di formulir c1 plano di tempat pemungutan suara (tps).sebelumnya, ketua kpu ri hasyim asy'ari menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait salah konversi dalam membaca data formulir model c1 plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024 pada sirekap."kami di kpu masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah," kata hasyim di kantor kpu ri, jakarta, kamis 15 febaruari 2024.dia pun memastikan kesalahan konversi itu akan segera dikoreksi. menurut hasyim, kpu tak boleh bohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. sementara, anggota komisi pemilihan umum (kpu) ri idham holik mengaku sempat ada penghentian data pada aplikasi sistem informasi rekapitulasi suara (sirekap) pemilu 2024 untuk sinkronisasi data.menurut idam, sinkronisasi itu dilakukan untuk memenuhi hak informasi publik. oleh karena itu, kpu terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (tps)."sebab, hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id," kata idham di jakarta, senin.dia juga menepis informasi dari partai buruh yang menyebut penghitungan surat suara menggunakan sirekap di tingkat kecamatan diberhentikan selama tiga hari.idham menegaskan rekapitulasi tetap berjalan meskipun terhenti sementara. hal itu dibuktikan dengan telah selesainya proses rekapitulasi oleh 33 panitia pemilihan kecamatan (ppk)."hari kemarin itu ada 33 ppk yang telah menyelesaikan proses rekapitulasinya," jelas idham.sebelumnya, ketua tim khusus pemenang partai buruh said salahudin mengatakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dihentikan.pemberhentian sementara rekapitulasi itu sejak minggu (18/2) hingga selasa (20/2), menyusul sirekap yang sedang galat. said sendiri mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari berbagai pengurus daerah partai buruh sejak minggu."pengurus daerah menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan disetop oleh panitia pemilihan kecamatan berdasarkan instruksi kpu ri, dengan alasan sistem sirekap error. terus terang ini membuat kami bingung. kenapa munculnya permasalahan pada sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda," kata said dalam keterangannya di jakarta, senin.padahal, lanjut said, sirekap dan proses rekapitulasi suara merupakan dua tahap berbeda dan tidak boleh saling memengaruhi satu sama lain.dia menjelaskan sirekap sendiri merupakan instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat."data sirekap bukan data resmi hasil pemilu. hal ini jelas disebutkan dalam peraturan kpu," ujarnya.said menilai apabila muncul masalah pada sirekap, hal itu semata-mata masalah teknis yang sama sekali tidak akan memengaruhi keabsahan hasil pemilu. (antara)

Tag

Share