Soal Hak Angket, Airlangga Sebut Banyak Parpol Dukung Presiden Jokowi

soal hak angket, airlangga sebut banyak parpol dukung presiden jokowi jakarta - ketua umum partai golkar airlangga hartarto merespons wacana penggunaan hak angket oleh dewan perwakilan rakyat (dpr) ri untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. wacana penggunaan hak angket pertama kali diusulkan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, ganjar pranowo-mahfud md. menteri koordinator bidang perekonomian itu menyatakan, pihak-pihak yang menggulirkan wacana harus melihat terlebih dahulu apa yang ingin dicapai. sebab, mayoritas partai kini mendukung presiden joko widodo. "ini kan masih pemerintahan jokowi-ma'ruf amin. yang mendukng presiden jokowi dan maruf kan mayoritas (di dpr). ditambah pak ahy dilantik jadi menteri, tambah mayoritas lagi," kata airlangga saat ditemui di kompleks istana kepresidenan, jakarta pusat, senin 26 februari 2024. baca juga:dprd muaro jambi minta usulan prioritas desa masuk rka baca juga:tiga tahun kepemimpinan, batang hari terus maju dan berkembang mantan menteri perindustrian ini pun meminta semua pihak realistis. terlebih kata dia, seluruh partai politik menerima hasil pileg yang menempatkan pdip berada di barisan paling tinggi. "kita harus liat apa yang ingin dicapai, tapi kita harus realistis. pemilu ini kan land slide kemenangan tinggi. parpol juga menerima hasil pemilu legislatif," ungkap airlangga. lebih lanjut airlangga menyatakan, partainya tidak mendukung pengguliran hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan tersebut. "kalau golkar enggak mendukung, enggak tahu kalau yang lain," sebut dia. sebelumnya diberitakan, wacana penggunaan hak angket dewan perwakilan rakyat (dpr) ri untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 semakin kuat berembus. baca juga:tiga tahun kepemimpinan, batang hari terus maju dan berkembang baca juga:sri: harus ada inovasi, untuk tingkatkan minat anak-anak pada pramuka hak angket sendiri merupakan salah satu dari tiga hak istimewa yang dimiliki oleh dpr. menurut undang-undang dasar 1945 khususnya pasal 20a ayat (2), dalam melaksanakan fungsinya, dpr memiliki tiga hak yang terdiri dari hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. selama dua periode pemerintahan presiden joko widodo atau sejak 2014, dpr baru sekali menggunakan hak angket, yakni pada 2017. hak itu bukan digunakan terhadap kebijakan pemerintah, melainkan terhadap kinerja komisi pemberantasan korupsi (kpk). penggunaan hak angket ini buntut dari penolakan kpk atas permintaan komisi iii dpr ri untuk membuka rekaman miryam s haryani, anggota dpr yang menjadi tersangka dalam pemberian keterangan palsu dalam kasus korupsi pengadaan ktp elektronik. (*)

Tag

• # hak angket
• # airlangga

Share

• 
• 
• 
• 
•