Buka Forum Konsultasi Publik Pelayanan Sosial, Pj Walikota Jambi Tekankan Pentingnya Kerja Sama

Reporter: Ninik Diana Lestari |

Editor: Rizal Zebua |

Kamis , 02 May 2024 - 15:13

Suasana forum konsultasi publik pelayanan sosial di Kota Jambi, tahun 2024.-NINIK DIANA LESTARI/Jambi Independent -Jambi Independent

buka forum konsultasi publik pelayanan sosial, pj walikota jambi tekankan pentingnya kerja sama                            jambi – pj wali kota jambi, sri purwaningsih membuka kegiatan forum konsultasi publik peningkatan pelayanan sosial tahun 2024, kamis 2 mei 2024 kemarin.
forum konsultasi publik ini, bertujuan untuk mengevaluasi dan mengkoordinasikan layanan publik di bidang kesejahteraan sosial.
dalam forum tersebut, pj wali kota jambi, sri purwaningsih tamapk menyoroti pentingnya kolaborasi antar instansi, dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di kota.
sri purwaningsih menyampaikan, soal urgensi dari rapat koordinasi tersebut.
baca juga:ingin mempertajam daya ingat? coba makan buah ini 
baca juga:wah, ternyata ini yang dirasakan tiap zodiak ketika merasa bersalah
“untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai instansi terkait sangatlah penting,” kata dia.
hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menjadikan layanan publik sebagai tanggung jawab bersama.
"forum ini saya tekankan karena,  negara harus hadir untuk memastikan kesejahtreraan sosial  di seluruh indonesia ini bisa terwujud,” sebutnya.
“maka kepala dinas sosial sebagai garda terdepan harus mengkonsolidasikan itu untuk mewujudkan. kepala dinas sosial tidak bisa sendirian, maka perlu komunikasi secara menyeluruh, integratif, dan kolaboratif dalam forum ini," terangnya.
baca juga:viral mahasiswa undip terima beasiswa kip tapi bergaya hidup hedon 
baca juga:7 cara mengendalikan emosi yang meledak 
pemerintah kota jambi mengidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu segera ditangani. seperti gelandangan, pengemis, lansia terlantar, anak terlantar, tuna sosial, dan disabilitas.
sri purwaningsih menekankan bahwa, penanganan masalah ini memerlukan kerja sama antar instansi, seperti kolaborasi antara dinas sosial dan dinas pendidikan, dalam memastikan anak-anak terlantar dapat mengakses pendidikan secara maksimal.
"gelandangan, pengemis, lansia terlantar, anak terlantar, tuna sosial terlantar, disabilitas, itu adalah masalah yang masuk ke dalam urusan wajib dasar yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah. ini adalah kolaborasi yang harus kita sama-sama lakukan," jelasnya.
tidak hanya itu, sri purwaningsih juga menggarisbawahi perlunya kerja sama antara dinas-dinas terkait, dalam menangani masalah kesehatan yang dialami oleh kelompok rentan, seperti lansia terlantar atau orang tua yang tidak sehat.
baca juga:jokowi resmikan lima ruas jalan di ntb senilai rp211 miliar
baca juga:sirekap akan dipakai lagi di pilkada 2024, kpu janji akan perbaiki 
"ini adalah kolaborasi yang harus kita sama-sama lakukan,” singkatnya.(mg01/zen)