Konflik Israel-Palestina Picu Lonjakan Islamofobia dan Antisemitisme di Eropa

Kasus Islamofobia dan antisemitisme di Eropa saat ini sedang meningkat karna konflik Israel-Palestina yang tengah berlangsung.

Marion Lalisse yang merupakan Koordinator komisi Uni Eropa menekankan pentingnya mendokumentasikan kasus-kasus serangan kebencian yang terjadi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah tindak kebencian.

“Tidak ada hierarki antara jenis-jenis rasisme dan diskriminasi yang terjadi. Antisemitisme dan kebencian anti-Muslim sejauh ini telah ditangani bersamaan pada rencana aksi Komisi Uni Eropa tahun 2020-2025,” ujar Marion.

Marion juga mengatakan bahwa tantangan terbesar yang dia hadapi dalam tahun pertamanya bertugas adalah kecilnya jumlah laporan dan dokumentasi insiden Islamofobia yang terjadi di Eropa.

BACA JUGA:Krisis Kemanusiaan di Gaza, WFP Mengungkap Mayoritas Warga Alami Kekurangan Pangan

BACA JUGA:Pemilih Pemula Jauh-jauh dari Kyushu ke Tokyo untuk Nyoblos

“Bekerja dengan data dan mengenali sejauh apa kebencian anti-Muslim yang terjadi adalah tugas yang sangat menantang bagi saya maupun para pendahulu,” ungkapnya.

Ia menambahkan pihaknya juga menghadapi tantangan dalam membangun sebuah jaringan antara negara-negara anggota Uni Eropa yang menurutnya dapat menjadi wahana mengumpulkan data kasus dan saling berbagi strategi memerangi insiden Islamofobia.

Lalisse turut menyoroti perkembangan dalam upaya pihaknya menjangkau komunitas Muslim, meningkatkan kesadaran atas diskriminasi yang mereka hadapi, serta saling berbagi informasi antara negara Uni Eropa.

Koordinator itu mengingatkan masyarakat Muslim Eropa bahwa mereka berhak melaporkan insiden Islamofobia, baik serangan fisik maupun verbal yang mereka alami, kepada penegak hukum serta kepada Badan Hak Asasi Uni Eropa.

BACA JUGA:Rahmat/Yeremia Bawa Pulang Gelar Sri Langka International Challenge 2024

BACA JUGA:Gol Tunggal Isaac Romero Bawa Sevilla Unggul Atas Atletico Madrid 1-0

Sementara itu, terkait putusan Mahkamah Eropa (ECJ) November lalu yang membolehkan otoritas di negara anggota melarang penggunaan hijab, Lalisse berkata bahwa larangan tersebut mencakup semua simbol agama.

"Apabila pelarangan tersebut diberlakukan kepada semua pegawai dengan cara-cara yang umum dan tidak diskriminatif, maka hal tersebut dapat dianggap wajar menurut kebijakan netralitas kita," ucapnya.