JAMBIKORAN.COM - Para Profesor kedokteran dan kelompok dokter Korea Selatan akan berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya atas rencana reformasi kedokteran oleh pemerintah setelah mengancam melakukan mogok tanpa batas Waktu.
Beberapa komunitas dokter dan profesional kedokteran yang berafiliasi dengan Asosiasi Kedokteran Korea (KMA) pada Selasa, mengadakan aksi mogok satu hari, dan mereka mengancam akan melakukan mogok tanpa batas mulai 27 Juni kecuali pemerintah menerima tuntutan mereka.
KMA selanjutnya akan mengadakan pertemuan dengan kelompok profesor kedokteran dan komite darurat dokter di rumah sakit Universitas Nasional Seoul (SNU).
“Untuk membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya bersama-sama melawan tindakan pemerintah,” kata seorang pejabat dewan.
BACA JUGA:Tuntutan M Nasir Lebih Tinggi
BACA JUGA:Penyidik Polresta Jambi Periksa Saksi, Dugaan Asusila Salah Satu Siswa SMK Taruna
Asosiasi itu menuntut pemerintah untuk meninjau kembali kenaikan kuota sekolah kedokteran, merevisi beberapa langkah reformasi tersebut untuk memperkuat bidang medis yang penting, dan mencabut tindakan hukuman terhadap dokter magang dan mahasiswa kedokteran.
Dokter magang di Korea Selatan telah meninggalkan pekerjaan mereka sejak akhir Februari sebagai bentuk protes atas keputusan kenaikan kuota, dan para profesor yang bertugas sebagai dokter senior di rumah sakit SNU telah menghentikan layanan mereka pada Senin, dan diperkirakan lebih banyak rumah sakit utama yang akan mengikutinya.
Para pejabat mengungkapkan bahwa KMA berencana untuk membentuk komite respons komunitas medis baru pada Kamis, yang akan memimpin gerakan anti-pemerintah.
Entitas yang diharapkan bergabung mencakup profesor kedokteran dan dokter junior yang berprestasi, tambah mereka.
BACA JUGA:Pencuri di Jambi Divonis 5 Tahun Penjara
BACA JUGA:Masalah Kulit Terkait Penyakit Radang Usus
Sementara itu, pemerintah dengan tegas menolak permintaan para dokter untuk mempertimbangkan kembali peningkatan kuota dan berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap tindakan ilegal apa pun.
Pemerintah telah menyelesaikan kenaikan kuota penerimaan sekitar 1.500 siswa untuk sekolah kedokteran pada akhir bulan lalu, yang menandai peningkatan pertama dalam 27 tahun.
Kebuntuan selama berbulan-bulan antara pemerintah dan dokter telah mengganggu sistem layanan kesehatan di negara tersebut, dan tampaknya belum ada terobosan dalam waktu dekat.