JAMBIKORAN.COM - Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan memberikan vaksin Polio di 33 provinsi di Indonesia.
Dalam rangka menekan angka penularan virus Polio, rencananya, pemberian vaksin Polio akan dilakukan sebanyak 2 tahap.
PIN Polio tahap 1 yang dimulai pada 27 Mei 2024 hanya dilakukan di 6 provinsi di Papua, yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
PIN tahap 2 menyasar 27 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (kecuali Kabupaten Sleman) dan Bali.
BACA JUGA:Apakah Boleh Anak Berkebutuhan Khusus Diimunisasi? Berikut Penjelasannya
BACA JUGA:36 Ribu Anak Ditargetkan Dapat Imunisasi Polio
Selanjutnya Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
Pada kunjungan ke Jayapura saat pemberian vaksin Polio, Presiden Jokowi meminta agar masyarakat memberikan dukungan kepada PIN Polio guna mencegah virus Polio menyebar di Indonesia.
"Ya, kita harus mewaspadai bahwa sekarang ini di seluruh dunia outbreak polio itu terjadi lagi. TB (tuberkulosis) juga naik sehingga kita ingin mendahului untuk daerah-daerah yang vaksin polionya masih rendah," kata Presiden Jokowi dalam keterangan di kutip dari Disway.id.
Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pelaksanaan PIN Polio dilakukan sebagai upaya proteksi tambahan bagi anak anak Indonesia, mengingat sebagian besar wilayah di Indonesia juga berisiko tinggi terhadap penularan polio.
BACA JUGA:Apakah Benar Imunisasi Bisa Merusak Sel dan DNA? Begini Penjelasan Kemenkes
BACA JUGA:Bayi Tewas Usai Diimunasi, Kemenkes Tegaskan Imunisasi Ganda Tidak Sebabkan Kematian
“Ini merupakan upaya kita untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh anak anak di Indonesia, tanpa memandang status vaksinasi sebelumnya,” tutur Menkes Budi.(*)