Menurut Sudirman, prediksi Silpa tahun 2023 tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan, sehingga juga menjadi bagian yang mempengaruhi terjadi defisit anggaran.
BACA JUGA:Polisi Tangkap Pelaku Curanmor 17 TKP Usai Kabur Dua Bulan
BACA JUGA:Tali Layangan Kerap Nyangkut di Kabel, Akibatkan Pemadaman Listrik Mendadak
"Padahal kita ke depan 2025 itu tidak ada lagi dana multiyers tidak ada, dana untuk Pilkada juga sudah tidak ada, tapi karena belanja di 2023,itu berimbas ke 2024," jelasnya.
Sudirman juga tak menapik bahwa selama tiga tahun berturut-turut terjadi defisit.
"Di 2020 dampaknya di 2021-2022 karena dampak Covid-19, di 2023 ditambah lagi kita berkewajiban untuk memenuhi belanja Pilkada, itu sekitar Rp 250 M," ungkapnya.
Menyikapi defisit tersebut, kata Sudirman, maka dilakukan rasionalisasi anggaran. Program yang dinilai atau belum prioritas, akan ditunda untuk tahun depan.
BACA JUGA:Tora Sudiro Akui Gugup dan Deg-Degan Ketika Ingin Menikahkan Putri Sulungnya
BACA JUGA:Partai Golkar Resmi Dukung Agus Rubianto sebagai Bacabub Kabupaten Tebo
"Mau tidak mau rasionalisasi," pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, masalah defisit ini sebaiknya ditanyakan kepada Badan Bggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi.
"Jadi begini, kalau bicara defisit panjang ceritanya , mungkin tanya ke Banggar saja, saya lupa angka nya," kata Al Haris usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jambi tersebut. (enn/zen)