JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang diwacanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bertentangan dengan prinsip trias politica dan menolak revisi tersebut.
“Kami menilai bahwa langkah ini bertentangan dengan prinsip trias politica dan kehendak rakyat Indonesia,” tulis pernyataan PPI Dunia yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis malam (22 Agustus 2024).
PPI Dunia menyatakan bahwa mereka percaya bahwa setiap kebijakan dan undang-undang yang dibuat harus didasarkan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut serta dalam menjaga jalannya demokrasi di negeri ini,” kata pernyataan itu.
BACA JUGA:Konjen RI Cape Town Promosikan Investasi di IKN
BACA JUGA:Pemda Harus Manfaatkan Peluang Dalam Tangani Sampah
PPI Dunia juga mendesak seluruh komponen pemerintah, tingkat eksekutif dan legislatif, untuk menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
PPI Dunia juga menyatakan bahwa keputusan tersebut harus dihormati dan harus dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap penegakan hukum dan keadilan.
“Dalam setiap pengambilan keputusan politik, pemerintah harus memastikan bahwa suara rakyat selalu menjadi landasan utama,” tegasnya.
PPI Dunia menyatakan bahwa jika rakyat tidak terlibat dalam proses demokrasi maka pemerintah akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas dan kemajuan bangsa.
BACA JUGA:KPK Setorkan Rp3,4 Miliar ke Kas Negara
BACA JUGA:Perintah Evakuasi Terbaru Israel, Kembali Ungsikan Ribuan Warga Sipil
“Mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya melemahkan hukum, tetapi juga mencederai prinsip keadilan yang menjadi dasar negara ini,” tambahnya.
PPI Dunia menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keadilan dan kedaulatan rakyat dengan mendukung pelaksanaan penuh putusan tersebut.
Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 dengan agenda pengesahan RUU Pilkada yang rencananya digelar pada Kamis pagi (22 Agustus 2024), batal digelar dan dijadwal ulang karena jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum.