Jambi- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jambi mencatat realisasi belanja negara di daerah setempat hingga Oktober 2023 mencapai Rp17,52 triliun dari pagu sebesar Rp22,99 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi Burhani AS di Jambi, Selasa, mengatakan realisasi belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat atau kementerian/ lembaga di daerah mencapai Rp5,8 triliun dari total pagu sebesar Rp8,73 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 24,08 persen dari realisasi tahun 2022.
"Terjadi peningkatan pada empat komponen belanja yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal maupun belanja bantuan sosial," kata dia.
Realisasi belanja pegawai hingga Oktober 2023 mencapai Rp2,14 triliun dari total pagu sebesar Rp2,58 triliun. Realisasi belanja pegawai tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1,44 persen.
BACA JUGA:Abdullah Sani Buka Sosialisasi Ranperda RTRW Provinsi Jambi 2023-2024
DJPb Jambi mencatat realisasi belanja barang mencapai Rp2,19 triliun dari total pagu sebesar Rp3,28 triliun.
Realisasi belanja barang ini mengalami pertumbuhan sebesar 33,67 persen. Selanjutnya realisasi belanja modal mencapai Rp1,5 triliun dari pagu sebesar Rp 2,83 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 56,42 persen serta belanja sosial sebesar Rp15,11 miliar atau tumbuh sebesar 81,93 persen.
Dari empat komponen tersebut, terjadi peningkatan signifikan pada belanja bansos dengan kenaikan sebesar 81,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan belanja ini didongkrak oleh percepatan penyaluran bansos program Bidik Misi dan KIP kuliah di daerah setempat.
BACA JUGA:Rektor Tengah
Selain itu, belanja modal juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni sebesar 56,42 persen karena adanya realisasi proyek strategis nasional pembangunan jalan bebas hambatan Tempino-Bayung Lencir.
Sementara itu, belanja pegawai tumbuh karena penambahan jumlah pegawai pada tahun 2023 pada Kementerian Agama, Polri dan Kementerian Pertahanan.
Belanja barang tumbuh karena peningkatan belanja honor output kegiatan pada satuan kerja KPU, Bawaslu, adanya bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya, percepatan pembayaran gaji Universitas Jambi dan UIN STS Jambi. (ANTARA)