JAKARTA - Pakar politik dari Universitas Andalas Padang Asrinaldi menilai berpindahnya Calon Presiden RI Prabowo Subianto dari barisan oposisi ke jajaran kabinet tidak mengurangi polarisasi masyarakat.
"Faktanya 'kan tetap saja polarisasi masyarakat tetap ada. Apakah pendukung Gerinda semuanya langsung tidak menyerang Presiden RI Joko Widodo? Ternyata tidak juga 'kan?" kata Asrinaldi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, polarisasi di tengah masyarakat terjadi lantaran adanya kekecewaan simpatisan Prabowo yang selama ini mendukung sejak Pilpres 2014 dan 2019.
Asrinaldi mengatakan bahwa mereka mendukung Prabowo lantaran dianggap sebagai simbol perubahan untuk melawan Joko Widodo.
BACA JUGA:Ganjar Tampil Lebih Baik di Debat Perdana Capres
BACA JUGA:Minuman Detoks Jeruk dan Jahe untuk Menurunkan Berat Badan
Walau demikian, kekecewaan itu muncul ketika Prabowo justru menyeberang ke barisan kabinet untuk membantu Jokowi.
"Kalau orang dengan tingkat pendidikan tinggi, dia bisa memaklumi, tidak ada ada pengaruhnya. Akan tetapi, kalau untuk orang dengan tingkat militansi tinggi mendukung Prabowo, kemudian Prabowo meninggalkannya, itu pasti kecewa," kata dia.
Ia menilai keputusan Prabowo meninggalkan sisi oposisi murni keputusan politik.
"Sebenarnya tidak ada persoalan, baik bergabung maupun tidak bergabung. Umumnya lebih banyak masyarakat menyayangkan sikap Pak Prabowo bergabung dengan Presiden Jokowi," kata dia.
BACA JUGA:Timnas AMIN Imbau Masyarakat Perbanyak Informasi Rekam Jejak Capres
BACA JUGA:Tips Mencegah Bibir Kering dan Kehitaman
Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) menjelaskan bahwa Prabowo Subianto tidak menjadi oposisi dan masuk ke pemerintah untuk menghindari gesekan masyarakat.
"Pak Prabowo diajak bergabung ke Pak Jokowi guna mengakhiri polarisasi tajam di tengah masyarakat," kata Juru Bicara Bidang HAM dan Konstitusi TKN Prabowo-Gibran, Munafrizal Manan, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 13 Desember 2023.
Menurut Munafrizal, perpecahan tersebut sudah terjadi sejak duel Prabowo dan Joko Widodo terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.
Munafrizal mengatakan bahwa Prabowo mendapat ajakan dari Joko Widodo untuk bergabung dalam kabinet setelah pemilu selesai.
BACA JUGA:Surat Suara Dikawal Ketat ke Gudang KPU
BACA JUGA: Lantaran Tak Dilengkapi Fasilitas, Alasan PT Siginjai Sakti Tampak Mati Suri
Prabowo pun setuju untuk bergabung guna menciptakan stabilitas politik yang aman dan tenteram.
Calon Presiden RI Anies Baswedan pada debat pilpres pertama pada Selasa (12/12) malam mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak tahan menjadi oposisi. Hal tersebut karena Prabowo mau masuk ke dalam tubuh pemerintah sebagai Menteri Pertahanan RI.
Hal tersebut yang dinilai Anies menimbulkan ketidakseimbangan dalam berdemokrasi lantaran tidak adanya oposisi yang berfungsi mengkritisi pemerintah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3 pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
KPU menyelenggarakan debat pertama peserta Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa malam, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan calon, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.(ANTARA)