JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengaku bahwa dirinya belum menerima laporan yang mengkhawatirkan terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.
"Belum ada laporan-laporan yang mengkhawatirkan. Sejauh ini masih lancar," kata Bima kepada ANTARA di Jakarta, Minggu (8/12).
Ia membeberkan, sejumlah daerah di Indonesia yang melaksanakan PSU tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, baik dari sisi pelaksanaan maupun keamanan.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut dia, hanya memfasilitasi segala kebutuhan terkait agenda tersebut.
Lebih lanjut Bima membeberkan, pengawasan sepenuhnya ada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sehingga posisi pemerintah hanya untuk mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan.
BACA JUGA:Pro Tani: SAH Dukung Pemerintah Tambah Alokasi dan Jenis Pupuk Subsidi untuk Petani
BACA JUGA: Rekaman Suara Jadi Petunjuk, Polisi Buru Pembunuh Eli Jumini
"Ya kan juga sudah ada mekanismenya dan Bawaslu yang mengawasi, jadi kalau Kemendagri hanya memfasilitasi pengamanannya, ada linmas, kemudian di wilayah juga mengawasi, tetapi tentu fungsi pengawasannya ada di Bawaslu," ujar Wali Kota Bogor Periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu di hadapan puluhan perwakilan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan, sebanyak 496 tempat pemungutan suara (TPS) melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada 2024.
Jumlah itu, terbagi atas 149 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS), dan 102 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).
Anggota KPU RI Iffa Rosita mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) paling lambat dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024.
BACA JUGA:Haris-Sani Unggul Jauh dari Pesaingnya, Hasil Pleno KPU Provinsi Jambi
BACA JUGA:Restitusi Berduit
"Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember," kata Iffa, Rabu (4/12). (ANTARA)