Kemudian fasilitas penunjang seperti perkantoran, fasilitas umum, kamar mandi, toilet dan masjid. Terakhir fasilitas fungsional mencakup TPI, pasar ikan, pengolahan ikan, dan bongkar docking kapal ketika ada perbaikan.
"Tiga fasilitas ini lah yang ada di dalam perjanjian kerja sama dengan swasta tersebut," katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi asal daerah pemilihan (dapil) V meliputi Kecamatan Babelan, Muaragembong dan Tarumajaya Marjaya Sargan memastikan pagar laut di perairan utara Bekasi berbeda dengan di Tangerang.
BACA JUGA:Banggar Konsultasi Evaluasi APBD, Soal Ketahanan Pangan, Makan Gratis, Hingga Transfer Daerah
BACA JUGA:OJK Catat Kinerja Jasa Keuangan Provinsi Jambi Tumbuh Positif
"Beda, Bekasi itu legal, buat Pelabuhan PPI (pangkalan pendaratan ikan), resmi itu, beda seperti di Tanggerang, jadi bukan misterius," katanya.
Dia menyatakan, pembangunan kawasan PPI Paljaya itu merupakan kegiatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat yang menggandeng pihak ketiga melalui upaya pengembangan.
"Tapi selengkapnya coba tanya dinas kelautan di provinsi ya, karena itu program mereka," kata dia. (*)