JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait rekrutmen guru untuk program Sekolah Rakyat.
Meski demikian, Mu'ti menegaskan bahwa teknis perekrutan masih dalam tahap pembahasan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Nanti masih kita bicarakan lagi. Tapi kemarin sudah ada penugasan dari Pak Presiden untuk rekrutmen dosennya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ujar Mu'ti di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Maret 2025.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pembahasan terkait rekrutmen guru Sekolah Rakyat akan dilakukan setelah Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025.
BACA JUGA:Ridwan Kamil Bantah Hamili Lisa Mariana
BACA JUGA:Komnas HAM Ungkap Temuan Penting, Dalam Kasus Eks Kapolres Ngada
Selain mekanisme seleksi, pemerintah juga akan menentukan jumlah guru yang dibutuhkan untuk program ini.
"Nanti jumlahnya berapa, mereka dari unsur mana, kita akan bahas lebih lanjut setelah nanti Idul Fitri," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa saat ini 53 unit Sekolah Rakyat telah siap dibangun dan ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang.
"Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun lahan kosong," kata Saifullah Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.
Selain itu, saat ini ada 82 lokasi lain yang masih dalam tahap asesmen awal oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
"Baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan lewat sedikit renovasi atau pembangunan baru di tahun 2025, sekarang jumlahnya ada 82 yang sedang dalam proses asesmen," tutupnya. (*)