Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensa) menilai pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Senin (8/4) malam menunjukkan adanya kesepakatan politik yang signifikan.
"Deal. Pasti deal. Dealnya apa? Kita nggak usah tahu kok, nggak usah kita pikirkan, tapi yang jelas ini bagus buat pemerintahan," kata Hensa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dia menengarai salah satu hasil dari pertemuan tersebut ialah kemungkinan masuknya kader PDI Perjuangan ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo, serta kehadiran Prabowo dalam Kongres PDI Perjuangan mendatang.
"Sangat mungkin kader PDI Perjuangan akan masuk ke kabinetnya Prabowo, dan Prabowo mungkin saja akan hadir di acara Kongres PDI Perjuangan," ucapnya.
BACA JUGA:Trump Tunda Tarif Respirokal, Indonesia Perkuat Posisi di Pasar Global
BACA JUGA:Pemerintah Kutuk Keras Aksi KKB Tewaskan Pendulang Emas
Dia lantas menyinggung suasana pertemuan Prabowo-Megawati yang digagas dalam situasi yang menurutnya tampak "mendesak".
Menurut dia, urgensi tersebut menunjukkan adanya opsi politik yang sedang dikembangkan, yang baru terungkap setelah foto pertemuan keduanya dirilis ke publik.
"(Pertemuan) dilakukan malam hari, seperti tak bisa menunggu pagi, tapi setiap silaturahim adalah baik," ujarnya.
Dia menyoroti pula proses di balik kesepakatan pertemuan tersebut, yang dinilainya memerlukan waktu untuk dimatangkan.
Dia menduga salah satu isu krusial terkait hal tersebut ialah dinamika hubungan antara Megawati dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
“Kelihatannya deal-nya agak lama dipikirkan, terutama soal hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega bilang, ‘Pak Prabowo, urusan saya dengan Pak Jokowi itu urusan saya,’ dan Pak Prabowo setuju. Soal berapa menteri PDIP yang masuk kabinet atau jabatan lain, kita lihat nanti,” katanya.
Meski pertemuan kedua tokoh tersebut terkesan positif bagi pemerintahan ke depan, dia mengingatkan bahwa pertemuan tersebut juga dapat menjadi tantangan bagi demokrasi.
Dia menyebut hal itu terkait pentingnya fungsi DPR RI sebagai penampung aspirasi rakyat di tengah situasi elit politik yang tampak semakin solid.
"Buat demokrasi, ini challenge bagus. Masyarakat sipil harus benar-benar mengandalkan DPR untuk mengkritisi pemerintah," tuturnya.