40. HAVID DWIRIL, S.Kom dilantik menjadi KEPALA UPTD SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI
41. M. FAISAL REZA, ST dilantik menjadi KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN PERKERETAAPIAN PADA DINAS PEHUBUNGAN PROVINSI JAMBI
42. WING GUNARIADI.L, SE dilantik menjadi KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI UDARA PADA DINAS PEHUBUNGAN PROVINSI JAMBI
43. SARTIKA SARI, S.Sos dilantik menjadi KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI
44. BAMBANG IRAWADI, SH dilantik menjadi KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI
45. RINO OETAMI, S.Kom., ММ dilantik menjadi KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI
46. BALLISSHADA, SH, MH dilantik menjadi KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI
47. Dr. M. ANDYANSYAH, SH, MH dilantik menjadi KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI
48. MUSTAR JOHARI HUTAPEA, S.IP dilantik menjadi KEPALA BAGIAN MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI JAMBI
49. HUSNI MUBARRAK, SE, MM dilantik menjadi KEPALA BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI
50. AMIRZAN, SH dilantik menjadi KEPALA BIDANG INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI
51. Drs. REVO ANHAR, MS dilantik menjadi SEKRETARIS INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
52. HONI PASLAH, SE dilantik menjadi KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDATAPAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI
53. MIRZA HASINAH, BE dilantik menjadi KEPALA BIDANG DEPOSIT PENGEMBANGAN KOLEKSI LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAN PADA DINAS PERPUSTKAAN DAN ARSIP
54. NENE THIANA, S.STP., MT dilantik menjadi KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI
55. AMIRZAN, SE dilantik menjadi SEKRETARIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK