Begitu sesi diskusi dibuka, berbagai pertanyaan, tanggapan, hingga permintaan replikasi program pun bermunculan. Banyak peserta yang ingin menggali lebih dalam best practice Kota Jambi, khususnya terkait dengan pembiayaan jaminan sosial bagi pekerja rentan dan penguatan peran RT melalui program Kampung Bahagia. Momen tersebut mempertegas posisi Kota Jambi sebagai daerah pelopor dalam menghadirkan perlindungan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bawah.
Penunjukan Wali Kota Maulana sebagai Narasumber Utama dalam kegiatan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palembang ini menjadi bentuk pengakuan yang luar biasa atas capaian dan komitmen Kota Jambi dalam bidang perlindungan sosial ketenagakerjaan. Kota Jambi dinilai telah satu langkah lebih maju, bahkan menjadi role model nasional dalam menjamin kesejahteraan keluarga pekerja rentan dan petugas keagamaan, melalui program penyertaan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan yang didanai langsung oleh pemerintah daerah.
Langkah progresif ini tidak hanya menunjukkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlindungi, tetapi juga mempertegas posisi Kota Jambi sebagai daerah yang serius dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan visi besar pembangunan nasional.
Kegiatan strategis yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palembang tersebut berlangsung dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan lintas level kelembagaan. Tak hanya dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sumatera Selatan, forum bergengsi ini juga dihadiri oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat dan seluruh cabang se-Sumatera Selatan, yang menunjukkan kuatnya perhatian terhadap isu perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Lebih dari itu, kehadiran perwakilan Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang mengikuti jalannya kegiatan secara daring, menambah legitimasi dan bobot forum ini sebagai ajang strategis berskala nasional. Kegiatan ini pun menjadi ruang kolaborasi penting dalam mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun kesamaan visi dalam mewujudkan jaminan sosial yang menyeluruh, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.(*)