JAMBI, JAMBIKORAN.COM - Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi dalam membangun jalan lingkar utara Kota Jambi.
Jalan yang dirancang sepanjang delapan kilometer ini diharapkan dapat mengurai kemacetan di jalur nasional Lintas Timur Sumatera sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi baru.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Jhon Eka Powa, menyebut pembangunan tersebut sebagai solusi strategis untuk mengurangi beban lalu lintas kendaraan berat di pusat kota.
Selain manfaat transportasi, proyek ini juga diperkirakan membawa efek positif terhadap perkembangan kawasan sekitar.
BACA JUGA:Lawan Judol dan Narkoba! Pesan Tegas Wali Kota Jambi di Hari Pramuka 2025
BACA JUGA:Keren! Kemas Faried Alfarelly Disematkan Penghargaan Pancawarsa 1, pada Peringatan Hari Pramuka 2025
"Jika proyek ini terealisasi, kawasan tersebut akan berkembang menjadi pusat jasa logistik, yang berdampak langsung pada kenaikan nilai jual tanah dan bangunan," ujar Jhon di Jambi, Selasa 19 Agustus 2025.
Ia menambahkan, jalan lingkar utara juga berpotensi meningkatkan nilai tukar petani karena lokasi yang akan dibangun merupakan jalur distribusi hasil pertanian dari wilayah pinggiran Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.
Tak hanya itu, jalan ini diproyeksikan menjadi akses alternatif menuju Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muarajambi.
Akses yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal di sekitar Danau Teluk, Danau Kedap, dan kawasan heritage Jambi Kota Seberang.
BACA JUGA:AS Roma Semakin Dekat Boyong Jadon Sancho
BACA JUGA:5 Manfaat Kopi yang Baik untuk Kesehatan Jantung
Sementara itu, Kepala BPJN Jambi, Dedy Hariadi, menjelaskan bahwa proyek ini saat ini masih dalam tahap usulan dan menjadi bagian dari rencana jangka panjang BPJN.
Ia menyebut bahwa hanya bagian utara dari jalur lingkar Kota Jambi yang belum terhubung secara utuh.
"Tujuan utamanya adalah mengalihkan kendaraan bertonase besar agar tidak masuk ke tengah kota. Panjang jalan yang diusulkan sekitar delapan kilometer dengan estimasi anggaran mencapai Rp120 miliar," jelas Dedy.
BPJN meminta dukungan pemerintah provinsi untuk menyusun dokumen usulan resmi yang dapat dijadikan dasar perencanaan strategis nasional.(*)