MUARO JAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menerima kunjungan dari para Dai dan Daiyah Kabupaten Muaro Jambi dalam sebuah pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra), Plt Asisten I, serta Kepala Plt Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dicky Ferdiansyah.
Dalam kesempatan tersebut, para Dai dan Daiyah menyampaikan aspirasi agar DPRD dapat memfasilitasi komunikasi dengan Pemerintah Daerah guna mengupayakan pengakomodasian nasib mereka dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Para Dai dan Daiyah juga menuntut peningkatan kesejahteraan, mengingat kinerja mereka di lapangan selama ini belum sebanding dengan penghasilan yang diterima.
BACA JUGA: Percepat Serapan Gabah di Tanjabtim, Bulog Menerapkan Pola Pembayaran Terbaru
BACA JUGA:Wawako Azhar Tekankan Disiplin dan Kinerja ASN
Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari BKD, saat ini formasi PPPK untuk para Dai dan Daiyah memang belum masuk dalam struktur formasi resmi. Namun, upaya pengajuan dan perjuangan untuk memasukkan mereka dalam formasi tersebut masih terus dilakukan.
“Selain perjuangan agar Dai dan Daiyah dapat masuk dalam formasi PPPK, kami juga mendorong agar Pemerintah Daerah memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan mereka. Selama ini, penghasilan para Dai dan Daiyah tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka emban di lapangan,” ujar Aidi Hatta.
Dalam wawancara terpisah, Aidi Hatta menambahkan bahwa gaji para Dai dan Daiyah di Kabupaten Muaro Jambi selama ini berkisar antara Rp800.000 hingga Rp1.200.000 per bulan, yang menurutnya masih sangat minim dan belum mencapai Rp1.500.000.
“Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan bagi para Dai dan Daiyah, mengingat mereka menjalankan tugas yang merangkap dan berperan penting dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat,” tambahnya.
Saat ini, tercatat sekitar 160 Dai dan Daiyah aktif yang bertugas di Kabupaten Muaro Jambi. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menampung aspirasi mereka sekaligus mendorong langkah konkrit Pemerintah Daerah dalam meningkatkan status dan kesejahteraan para Dai dan Daiyah di wilayah Muaro Jambi. (Jun/Viz)