“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.” (Albert Einstein)
Pendahuluan
Kita telah melewati pegantian tahun 2023 memasuki tahun 2024. Sepanjang tahun 2023 pemulihan kehidupan sosial ekonomi pascapandemi Covid-19 terus berlangsung. Masih banyak aktivitas yang belum pulih kembali seperti sebelum pandemi. The show must go on. Tahun 2024 kita sambut dengan penuh asa. Tahun 2024 ini akan menjadi pesta demokrasi untuk memilih presiden, kepala daerah dan anggota legislatif baik DPR, DPD maupun DPRD. Siapapun yang akan terpilih nanti akan mempunyai mandat untuk menjalankan roda pemerintahan dan melanjutkan transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Tulisan singkat ini membahas refleksi kinerja pembangunan Provinsi Jambi tahun 2023 dan menghitung prospek tahun 2024.
Evaluasi Kinerja 2023
BACA JUGA:BLT Sopir Angkutan Batubara Belum Final
BACA JUGA:Yayasan Jami’ Al Falah Berganti Nama
Kinerja ekonomi Provinsi Jambi tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2022. Sampai dengan triwulan III tahun 2023 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 74,77 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 43,50 triliun. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan III-2023 tumbuh sekitar 4,90 persen dibanding triwulan III-2022.
Hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah lapangan usaha Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 19,98 persen, Konstruksi sebesar 13,93 persen kemudian diikuti oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 13,33 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,40 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,16 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,20 persen; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,27 persen.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat untuk pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,25 persen kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menigkat sebesar 0,87 persen dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 0,25 persen. Di sisi lain, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami penurunan atau kontraksi.
Fluktuasi kegiatan ekonomi umumnya berdampak pada inflasi. Namun, tingkat inflasi Provinsi Jambi dibanding daerah lain relatif baik. Tingkat inflasi Kota Jambi dihitung dari tahun ke tahun pada Desember 2023 mencapai 3,27 persen dan Kabupaten Muara Bungo sebesar 2,85 persen sedikit lebih tinggi dibanding laju inflasi nasional sebesar 2,61 persen. Sumber utama inflasi Kota Jambi berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau kemudian diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya: kelompok transportasi.
BACA JUGA:Anies Minta ASN Berani Laporkan Atasannya yang Tidak Netral
BACA JUGA:Timnas AMIN Belum Ambil Langkah Hukum
Tingkat pengangguran terbuka di Jambi tercatat sebesar sebesar 4,53 persen pada Agustus 2023 atau turun sebesar 0,06 persen poin dibanding Agustus 2022. Angka pengangguran ini masih lebih rendah dibanding nasional yang mencapai 5,32 persen. Perbandingan antarprovinsi di Sumatera, tingkat pengangguran Jambi termasuk peringkat enam (6) setelah Provinsi Kepulauan Riau (6,80 persen), Aceh (6,03 persen), Sumatera Barat (5,94 persen), Sumatera Utara (5,89 persen), Kepulauan Bangka Belitung (4,56 persen).
Pada periode yang sama tingkat pengangguran di perdesaan di Jambi meningkat dari 3,33 persen pada Agustus 2022 menjadi 3,47 persen pada Agustus 2023, sementara tingkat pengangguran di perkotaan menurun dari 7,21 persen menjadi 6,53. Berdasarkan wilayah, tingkat pengangguran tertinggi pada Agustus 2023 di Kota Jambi sebesar 8,27 persen. Tiga kabupaten dengan tingkat pengangguran lebih tinggi dari Provinsi Jambi adalah Bungo (5,23 persen), Muaro Jambi (5,40 persen) dan Sarolangun (5,09 persen).
Jumlah penduduk miskin Jambi meningkat dari 279,37 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 280,68 ribu jiwa pada Maret 2023. Sementara angkat kemiskinan menurun dari 7,62 persen menjadi 7,58 persen. Angka kemiskinan Jambi lebih rendah dari angka kemiskinan nasional (9,36 persen) dan provinsi lain di Sumatera seperti Aceh (14,45 persen), Bengkulu (14,04 persen), Sumatera Selatan (12,78 persen) dan Lampung (11,11 persen). Perbandingan antardaerah menunjukkan bahwa angka kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dari perdesaan. Angka kemiskinan perkotaan menurun dari 10,51 persen pada Maret 2022 menjadi 10,19 persen pada Maret 2023 . Sementara angka kemiskinan perdesaan meningkat dari 6,19 persen menjadi 6,28 persen.