Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud MD.
Jokowi menuturkan, mantan Panglima TNI itu sangat siap mengatasi masalah yang berkaitan dengan politik, hukum, dan keamanan.
"Ya saya kira Pak Menko Polhukam kita tahu beliau dulu panglima (TNI), saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan sangat, sangat siap," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 21 Februari 2024.
Jokowi juga mengaku sudah memberikan tugas kepada Hadi usai resmi dilantik.
BACA JUGA:Camat Telanaipura Angkat Bicara, Soal Temuan Limbah Medis di TPS
BACA JUGA:Prabowo-Gibran Dipastikan Lanjutkan Kerja-kerja Jokowi
Salah satunya, berkaitan dengan kondusivitas dan keamanan negara.
"Saya tadi sudah pesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dan yang berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia," tuturnya.
Sebagai informasi, Hadi sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Jabatannya kini digantikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga dilantik hari ini.
BACA JUGA:Waduh, Ada Limbah Medis di TPS Telanaipura, Begini Kronologisnya
BACA JUGA:KPU Keberatan Dengan Tudingan Mahfud yang Sebut Audit Sirekap Belum Independen
Pelantikan kedua menteri itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
Usai Keppres dibacakan, Kepala Negara memimpin pembacaan sumpah jabatan yang diikuti oleh Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata keduanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 21 Februari 2024.