JAMBI - Ketua Kelompok Tani (Poktan) Imam Hasan, Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu, Dedi Ariyanto, sangat menyayangkan munculnya pernyataan sikap beberapa dari Kadesdan Lurah di salah satu media online, Minggu 3 Maret 2024.
Pernyataan berbeda itu, terkait gugatan pihaknya, terhadap Pemkab Tanjab Barat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi Jambi.
Menurutnya, pernyataan sikap beberapa kades dan lurah tersebut keliru dan gagal faham.
Sebab gugatan PTUN yang dilayangkan pihaknya hanya dalam lingkungan Poktan Imam Hasan dan tidak terkait dengan 8 Poktan di 8 desa lainnya.
BACA JUGA:Presiden Pastikan Stok Beras Jelang Ramadhan Dalam Kondisi Baik
BACA JUGA:Warga Paal Merah Kota Jambi Sempat Dengar Suara Dentuman Keras, 2 Tiang Listrik Roboh
“PTUN tidak terkait 8 desa, ini khusus Desa Badang dan sidangnya pun tertutup. Kok mereka bisa tahu?,” ungkapnya.
Dedi berharap, para Kades dan Lurah jangan terprovokasi oleh oknum-oknum pemerintah yang menurutnya punya kepentingan, terkait sidang PTUN yang sedang berproses.
Oknum-oknum tersebut lanjut dedi, diduga sengaja melakukan manuver. Kalau tidak, dikatakan sebagai ‘blunder’.
Tujuannya adalah, untuk menghimpun dukungan dari kepala desa hingga masyarakat yang terkait dengan konflik PT Dasa Anugrah Sejati (DAS).
“Heran saya kalau kades-kades sampai menyinggung wacana pembatalan SKCP dan MoU. Tahu dari mana, kalau tidak dari oknum pemerintah yang terkait dengan sidang PTUN,” terangnya.
BACA JUGA:Angka Inflasi Kota Jambi Rendah, Begini Penjelasan Kabag Perekonomian dan SDA Kota Jambi
BACA JUGA:Siapa Calon Walikota Jambi Periode 2024-2029? Berikut Hasil Pada Situs Pollingkita.com
“Sidang sedang dan masih berproses, jadi janganlah berupaya memperkeruh suasana seperti ini,” jelas nya.
Ditambahkan Dedi, gugatan PTUN hanya terkait luasan areal lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT DAS yang ada di kebun sektor Badang, seluas 2.963 hektare.