Berdasarkan pengalaman HaKi mendampingi KUPS 10 tahun terakhir di Sumatera Selatan, Program Perhutanan Sosial membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti mulai dari pendampingan, pelatihan, dan pengembangan usaha utamanya para petani di luar Pulau Jawa.
Hal tersebut terbukti saat petani KUPS Luang Daguk harus mengeluarkan dana tambahan rata-rata Rp2-3 juta per keluarga untuk membeli pupuk dan tambahan ongkos penyaluran air selama musim kemarau ekstrem yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah.
Beruntung biji kopi yang diproduksi para petani tersebut bisa diserap pasar dengan harga yang lebih tinggi karena kondisi kekurangan pasokan. Jika tidak, usaha yang mereka rintis sejak lama bisa gagal.
Untuk itu, pemerintah melalui KLHK diharapkan dapat memberikan bantuan modal dan pelatihan manajemen usaha kepada KUPS Perhutanan Sosial. Termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang juga memiliki peran penting dalam mendukung program Perhutanan Sosial, mulai dari menyediakan lahan, memberikan dukungan pendanaan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Dengan dukungan yang memadai, program Perhutanan Sosial diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan, terlebih masih lebih dari 30 persen target yang perlu dicapai sebelum tahun ini berakhir. (ANTARA)