Pemkot Jambi Pastikan Guru Tahfiz Tetap Diakomodir, Anggaran Rp1,3 M Digeser ke Kesra

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Selasa , 06 May 2025 - 10:01

// Pemkot Jambi akan melanjutkan program Guru Tahfiz, yang saat ini telah berjalan di setiap sekolah di Kota Jambi.//-jambi independent-Jambi Independent

JAMBI, JAMBIKORAN.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus berupaya mencari solusi terhadap nasib 73 guru tahfiz yang belum terakomodir dalam ketentuan perundang-undangan saat ini.

Langkah ini menyusul arahan langsung dari Wali Kota Jambi untuk memastikan keberlanjutan peran tenaga pendidik keagamaan di kota tersebut.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Jambi, Kamal Firdaus, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan ulang terhadap para guru tahfiz.

“Dari 73 guru tahfiz, ada sekitar 6 orang yang mengundurkan diri. Kami lakukan pendataan ulang sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan," sebutnya.

"Penganggarannya juga sudah dipindahkan dari Dinas Pendidikan ke Kesra, menjadi kategori guru pembina,” jelas Kamal, Senin (6/5).

Sementara itu, Wali Kota Jambi, dr Maulana, menekankan bahwa, pemerintah tidak bisa mengangkat tenaga honorer baru.

Termasuk tenaga pengajar tahfiz, karena regulasi nasional saat ini tengah fokus pada pengangkatan tenaga honorer melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Saat ini ada sekitar 5.000 tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi PPPK, dikurangi 1.400 yang sedang mengikuti ujian," sebutnya.

"Kita tidak bisa lagi merekrut honorer baru, termasuk ustaz-ustazah yang tidak bisa ikut seleksi PPPK secara administratif,” ujar Maulana.

Namun demikian, Pemkot Jambi tetap berkomitmen untuk mempertahankan keberadaan guru tahfiz melalui Peraturan Wali Kota (Perwal).

Sebagai bentuk dukungan, alokasi anggaran sebesar Rp1,3 miliar telah dipindahkan ke Kesra.

“Ini bentuk keberpihakan kita terhadap pendidikan keagamaan. Yang penting ada kepastian hukum," kata dia.

"Tidak boleh ada pembiayaan ganda, apalagi jika menyangkut ASN. Bisa berdampak pada pengembalian uang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK,” tegas Maulana.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemkot Jambi dalam menjaga keberlangsungan pendidikan tahfiz Al-Qur'an di tengah keterbatasan regulasi nasional, sembari tetap mematuhi prinsip tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.(*)

pemkot jambi pastikan guru tahfiz tetap diakomodir, anggaran rp1,3 m digeser ke kesra                            jambi, jambikoran.com – pemerintah kota (pemkot) jambi terus berupaya mencari solusi terhadap nasib 73 guru tahfiz yang belum terakomodir dalam ketentuan perundang-undangan saat ini.
 langkah ini menyusul arahan langsung dari wali kota jambi untuk memastikan keberlanjutan peran tenaga pendidik keagamaan di kota tersebut.
kepala bagian kesejahteraan rakyat (kabag kesra) kota jambi, kamal firdaus, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan ulang terhadap para guru tahfiz.
 “dari 73 guru tahfiz, ada sekitar 6 orang yang mengundurkan diri. kami lakukan pendataan ulang sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan," sebutnya.
"penganggarannya juga sudah dipindahkan dari dinas pendidikan ke kesra, menjadi kategori guru pembina,” jelas kamal, senin (6/5).
sementara itu, wali kota jambi, dr maulana, menekankan bahwa, pemerintah tidak bisa mengangkat tenaga honorer baru.
termasuk tenaga pengajar tahfiz, karena regulasi nasional saat ini tengah fokus pada pengangkatan tenaga honorer melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
“saat ini ada sekitar 5.000 tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi pppk, dikurangi 1.400 yang sedang mengikuti ujian," sebutnya.
"kita tidak bisa lagi merekrut honorer baru, termasuk ustaz-ustazah yang tidak bisa ikut seleksi pppk secara administratif,” ujar maulana.
namun demikian, pemkot jambi tetap berkomitmen untuk mempertahankan keberadaan guru tahfiz melalui peraturan wali kota (perwal).
sebagai bentuk dukungan, alokasi anggaran sebesar rp1,3 miliar telah dipindahkan ke kesra.
“ini bentuk keberpihakan kita terhadap pendidikan keagamaan. yang penting ada kepastian hukum," kata dia.
"tidak boleh ada pembiayaan ganda, apalagi jika menyangkut asn. bisa berdampak pada pengembalian uang berdasarkan hasil pemeriksaan bpk,” tegas maulana.
kebijakan ini menunjukkan komitmen pemkot jambi dalam menjaga keberlangsungan pendidikan tahfiz al-qur'an di tengah keterbatasan regulasi nasional, sembari tetap mematuhi prinsip tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.(*)

Tag

Share