Kolaborasi Yang Harmoni Wujudkan Kemajuan Tanah Pilih

Pasca Covid-19 yang lalu, laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi terus menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada masa pandemi Covid-19 (tahun 2020), ekonomi Kota Jambi terkontraksi hingga minus 4,24%. Namun pada tahun 2021, Kota Jambi kembali "bangkit" mencatatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 4,08%. Kemudian di tahun 2022, meningkat lagi menjadi 5,36%. Dan sepanjang 2023, LPE Kota Jambi mencapai 6,61%, jauh melampaui pertumbuhan yang ditargetkan 5,40%. LPE Kota Jambi ini berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi (4,66%), dan juga pertumbuhan Agregat Nasional sebesar 5,05%.

Selain pertumbuhan ekonomi, kinerja perekonomian daerah Kota Jambi juga ditunjukkan dengan perkembangan inflasi daerah. Pada tahun 2023 inflasi Kota Jambi berada di angka 3,27%, turun di bandingkan inflasi pada tahun 2022 yang mencapai 6,39%.

BACA JUGA:Dewan akan Panggil Apdesi dan PMD

BACA JUGA:Petugas Damkar Tangkap Ular Sanca Sepanjang 6 Meter

Terkait kemiskinan, Kota Jambi mampu menekan angka kemiskinan ditahun 2023 menjadi 8,24%, atau turun dari tahun sebelumnya (2022), sebesar 8,33%. Angka Kemiskinan Kota Jambi saat ini berada di bawah angka kemiskinan Nasional tahun 2023 yang tercatat 9,36%. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi yang menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, pada tahun 2023 menembus angka 80,93. Angka ini naik dari tahun 2022 (sebesar 79,58). Capaian tersebut juga berada jauh di atas Agregasi IPM Provinsi Jambi (sebesar 73,73), dan IPM Indonesia (sebesar 74,39).

Urusan Pendidikan, melalui APBD Kota Jambi telah dialokasikan anggaran sebesar 432,14 Miliar Rupiah (23,49% dari total APBD Kota Jambi tahun 2023). Angka ini melampaui persentase minimal yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. Dana ini untuk membiayai berbagai program pendidikan yang berkualitas di Kota Jambi. Salah satunya pelaksanaan program unggulan "Jambi Cerdas", yang ditujukan guna mensukseskan program wajib belajar 9 tahun di Kota Jambi, telah dianggarkan sebanyak 2,66 Miliar Rupiah. Dana tersebut dialokasikan bagi 1.734 siswa SD dan SMP dari masyarakat kurang mampu di Kota Jambi.

Dari pelaksanaan program/kegiatan bidang pendidikan sepanjang tahun 2023, indikator target kinerja utama daerah sesuai RPJMD 2018-2023, telah tercapai, yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tercapai 15,54 tahun (dari rencana target HLS 15,13 tahun). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tercapai 11,32 tahun, melampaui target RLS tahun 2023, yaitu selama 10,95 tahun.

BACA JUGA:Ratusan Warga Tebo Masuk Kategori ODGJ

BACA JUGA:1.505 PPPK Terima SK Pengangkatan, 38 SK Masih dalam Perbaikan

Di bidang kesehatan, pada tahun 2023 kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk kemudahan akses masyarakat pada layanan kesehatan yang murah dan berkualitas, juga sejalan dengan upaya merevitalisasi infrastruktur, serta sarana dan prasarananya. Salah satu program unggulan pemerintah Kota Jambi di bidang kesehatan adalah program "Jambi Bugar" yang merupakan program jaminan kesehatan yang bagi masyarakat prasejahtera Kota Jambi yang belum terakomodir dalam program pemerintah sejenis.

Anggaran untuk pembayaran premi Jambi Bugar pada tahun 2023 sebesar 16,21 Miliar Rupiah lebih yang diperuntukkan bagi 30.000 orang dari masyarakat kurang mampu di Kota Jambi, dengan realisasi 13,70 Miliar Rupiah lebih yang diberikan kepada 26.469 orang dari masyarakat kurang mampu. Atas upaya itu, pada tahun 2023 Pemerintah Kota Jambi mampu mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan 98,15%.

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah Kota Jambi telah menerapkan prinsip-prinsip "New Public Service" yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel serta memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (IT) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam merespon era digital dan peningkatan pelayanan yang prima.

Pemerintah Kota Jambi saat ini terus berupaya meningkatkan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik melalui Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan, dimana penyelenggaraan pelayanan publik dalam prosesnya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu loket atau meja pelayanan.

BACA JUGA:1.505 PPPK Terima SK Pengangkatan, 38 SK Masih dalam Perbaikan