Pemilu Berjalan Demokratis Bila Peserta Taat Aturan

MANADO - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan, Pemilu akan berjalan dengan demokratis jika seluruh peserta pemilihan umum itu taat peraturan.

"Faktanya bapak-ibu tahu, gonjang-ganjing kepemiluan itu lebih banyak bukan pada penyelenggaranya, karena peserta tidak taat aturan itu berinteraksi dengan para penyelenggara," kata Heddy pada Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc Pilkada Tahun 2024 di Manado, Jumat (14 Juni 2024).

Karena itu, menurut dia, kalau integritas penyelenggara negara itu lembek, hasil pemilu kualitasnya pun akan menjadi turun.

"Oleh karena itu, saya selalu berpesan terhadap teman-teman sekalian penyelenggara Pemilu utamanya yang KPU, memiliki kualitas integritas di level tertinggi, tidak bisa kurang sedikit pun," katanya.

BACA JUGA:PUPR Sebut Pasokan Air, Gas hingga Internet Tersedia Di IKN Sebelum 17 Agustus

BACA JUGA:Pertamina Pastikan Pertalite Tetap Dipasok Walaupun Ada Pertamax Green

Dia berharap, penyelenggara Pemilu, KPU, tetap menjaga keutuhan pribadi tidak terpengaruh oleh yang berpengaruh dan yang mempengaruhi.

"Siapa pun yang berpengaruh, siapa pun yang mempengaruhi tetaplah pribadi yang utuh, tidak terpengaruh, hanya berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu," ajaknya.

Memang berat menurut Heddy, karena yang namanya penyelenggara pemilu adalah pemegang mandat terbesar dari undang-undang.

"Dari penyelenggara pemilu utamanya KPU inilah yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa dari tingkat pusat dan maupun tingkat daerah," ujarnya.

BACA JUGA:Mentan Sebut Pentingnya Teknolog, Jadikan Pertanian Indonesia Lebih Kuat

BACA JUGA:Upayakan Bangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza

Personel penyelenggara pemilu nantinya akan berhasil, misalnya di pilkada, bila bisa melahirkan di daerah masing-masing bupati atau wali kota yang sesuai yang dikehendaki rakyat.

"Indikatornya gampanglah kira-kira, KPUnya berhasil melahirkan pemimpin daerah yang hebat, kalau nanti kepala daerah yang dilahirkan itu tidak ditangkap KPK," ujarnya.