Eksepsi Terdakwa Korupsi Dana Korpri Ditolak

Reporter: sumeks.co |

Editor: Finarman |

Sabtu , 22 Jun 2024 - 10:53

EKSPEKSI: Dua terdakwa kasus dana Korpri Kabupaten Banyuasin menjalani sidang.-SUMEKS.CO/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

Hal tersebut, lanjut mantan Kasi Datun Kejari Pagaralam ini mengacu pada peraturan perundang-undangan Pasal 4 Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi.

Meski begitu, Ia mengucapkan banyak terima kasih kepada para terdakwa yang telah menitipkan uang kerugian negara sebagaimana hasil audit Inspektorat pada saat penyidikan.

Hal itu, lanjut Hendi nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam penuntutan perkara.

Diketahui dari dakwaan, modus terdakwa yakni pengelolaan dalam pencairan dan penggunaan dana KORPRI Banyuasin tidak sesuai aturan itu dilakukan para terdakwa secara bertahap.

Diantaranya digunakan untuk bantuan Reog Ponorogo Rp5 juta, biaya rumah sakit asisten, bantuan keluarga di Blitar, bantuan wayang kulit dan bantuan rumah sakit istri Pj Sekda yang merupakan ketua KORPRI Banyuasin.

Yang mana, penggunaan dana kas KORPRI diluar dari ketentuan seperti disebut diatas besaran nominalnya masing-masing sebesar Rp10 juta.

Sehingga berdasarkan audit perhitungan kerugian negara dalam perkara ini, mencapai Rp342 juta lenyap diduga penggunaan yang tidak sesuai aturan oleh para terdakwa dari kas KORPRI Banyuasin

Atas perbuatan para tersangka, dijerat kesatu Primer Pasal 2 ayat (1) atau Subsider Pasal 3 atau Kedua Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (*)

eksepsi terdakwa korupsi dana korpri ditolak                             palembang - eksepsi dua terdakwa korupsi penyalahgunaan dana korpri kabupaten banyuasin senilai rp 342 juta ditolak mentah-mentah, majelis hakim tipikor palembang perintahkan jaksa untuk jadikan saksi di persidangan.
demikian ditegaskan majelis hakim diketuai masriati sh mh, dalam sidang putusan sela yang digelar kamis 20 juni 2024 atas nama terdakwa bambang gusnadi serta terdakwa mirdayani.
dalam pertimbangan amar putusan sela, majelis hakim tipikor pada pn palembang sependapat dengan penuntut umum bahwa alasan yang dikemukakan penasihat hukum para terdakwa tidak berlandaskan hukum.
diantaranya, terkait dengan dakwaan yang dianggap tidak lengkap, tidak jelas serta tidak memenuhi unsur dalam perundang-undangan menurut hakim harus dibuktikan didalam persidangan. 
baca juga:dua kurir sabu kelas kakap diganjar hukuman lebih ringan 
baca juga:menhub pastikan kelancaran pembangunan bandara ikn, jelang hut ke-79 ri
selain itu itu, masih dalam pertimbangan putusan sela terkait pengembalian kerugian negara oleh para terdakwa tidak menghapus tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.
"mengadili keberatan atas dakwaan ditolak dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan persidangan pembuktian perkara dengan menghadirkan saksi-saksi dipersidangan," tegas hakim ketua dalam amar putusan selanya.
majelis hakim meminta pihak penuntut umum untuk mulai menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian perkara, yang akan dimulai pada sidang kamis pekan depan.
sebelumnya, kasi pidsus kejari banyuasin hendi tanjung sh mh sepakat bahwa eksepsi yang disampaikan terdakwa telah masuk dalam pokok perkara.
baca juga:as pantau hubungan rusia dan korut yang makin erat
baca juga:pemerintah himpun rp 24,99 triliun dari pajak usaha ekonomi digital
ia sependapat bahwa putusan sela menolak eksepsi para terdakwa adalah sangat tepat, terutama mengenai poin-poin keberatan terdakwa haruslah dibuktikan persidangan.
"selain itu, meski telah mengembalikan uang kerugian negara tidak serta merta menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa," tegas hendi.
hal tersebut, lanjut mantan kasi datun kejari pagaralam ini mengacu pada peraturan perundang-undangan pasal 4 undang-undang tentang tindak pidana korupsi.
meski begitu, ia mengucapkan banyak terima kasih kepada para terdakwa yang telah menitipkan uang kerugian negara sebagaimana hasil audit inspektorat pada saat penyidikan.
baca juga:rusia siap bahas pembicaraan damai
baca juga:operasi kemanusiaan di gaza harus difasilitasi sepenuhnya
hal itu, lanjut hendi nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam penuntutan perkara.
diketahui dari dakwaan, modus terdakwa yakni pengelolaan dalam pencairan dan penggunaan dana korpri banyuasin tidak sesuai aturan itu dilakukan para terdakwa secara bertahap.
diantaranya digunakan untuk bantuan reog ponorogo rp5 juta, biaya rumah sakit asisten, bantuan keluarga di blitar, bantuan wayang kulit dan bantuan rumah sakit istri pj sekda yang merupakan ketua korpri banyuasin.
yang mana, penggunaan dana kas korpri diluar dari ketentuan seperti disebut diatas besaran nominalnya masing-masing sebesar rp10 juta.
baca juga:gaya kepemimpinan hijau mulai meluas di indonesia
baca juga:tekankan urgensi kebijakan publik berbasis riset
sehingga berdasarkan audit perhitungan kerugian negara dalam perkara ini, mencapai rp342 juta lenyap diduga penggunaan yang tidak sesuai aturan oleh para terdakwa dari kas korpri banyuasin
atas perbuatan para tersangka, dijerat kesatu primer pasal 2 ayat (1) atau subsider pasal 3 atau kedua pasal 8 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 23 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan