Tsunami Pokir
Dahlan iskan--
Awalnya KPK mengumumkan: telah ditetapkan 12 tersangka baru dari kasus pokir di Jatim. Tidak sampai seminggu kemudian diumumkan lagi oleh KPK: tersangka barunya 21 orang.
Mungkin masih akan bertambah lagi. "Memang akan terjadi tsunami di Jatim," ujar Heru Satriyo, ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim.
MAKI memang terus membongkar dan mengawal perkara itu. Sejak dua tahun lalu.
MAKI Jatim adalah lembaga mandiri. Tidak ada hubungan organisasi dengan MAKI Jakarta yang diketuai pengacara Boyamin
BACA JUGA:Sri: Kita Optimis!, Raih Juara Umum Popda Provinsi Jambi
BACA JUGA:Kajati Ingatkan Jajaran Netral, Pada Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-64
Mungkin masih akan bertambah lagi. "Memang akan terjadi tsunami di Jatim," ujar Heru Satriyo, ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim.
MAKI memang terus membongkar dan mengawal perkara itu. Sejak dua tahun lalu.
MAKI Jatim adalah lembaga mandiri. Tidak ada hubungan organisasi dengan MAKI Jakarta yang diketuai pengacara Boyamin.
"Perhitungan saya, tersangkanya akan sampai 124 orang," ujar Satriyo. Tentu Satriyo mendasarkan perhitungannya pada usulan proyek dari anggota DPRD yang begitu masif.
BACA JUGA:Jalin MoU dengan Pemkab Kerinci, Kendalikan Inflasi hingga Perkembangan Wisata
BACA JUGA:Tunggu Kesiapan Sentra Alyatama, Soal Kepulangan Belasan PSK Ke Daerah Asal
Pokir adalah singkatan dari pokok pikiran. Yang punya pokok pikiran adalah anggota DPRD Jatim.
Setiap anggota boleh mengajukan pokok pikiran. Satu pokok pikiran bisa mendapat anggaran APBD sebesar Rp 100 juta sampai Rp 400 juta.