Desa Ramah Perempuan Bisa Optimalkan Stunting Turun

JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyampaikan bahwa transformasi desa menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dapat berperan dalam mengoptimalkan penurunan angka stunting di Tanah Air.

"Jadi bagaimana kita menciptakan, bagaimana upaya kita bersama untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini yang bebas stunting, tentu kita arahkan pada desa-desa dengan angka stunting yang tinggi," kata Plt Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Rini Handayani.

Hal tersebut dia sampaikan ketika memberikan arahan dalam webinar Praktik Baik Desa/Kelurahan Bebas Stunting (De'Best) di 1.000 Hari Pertama Kelahiran Tahun 2024 Seri 3, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube BKKBN di Jakarta, Kamis.

Rini pun menyampaikan bahwa upaya penurunan stunting tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah di sektor kesehatan, tetapi juga mengupayakan perwujudan kesetaraan gender di tengah masyarakat.

BACA JUGA:Konferensi Internasional Dai Asia Tenggara jadi Sejarah Baru

BACA JUGA:Ingatkan Pemberian Fasilitas Golden Visa Harus Selektif

Lebih lanjut, dia menyampaikan sejumlah langkah yang perlu diperhatikan pemerintah desa dalam mewujudkan kesetaraan gender dan kepedulian terhadap anak dalam rangka menurunkan angka stunting.

Pertama, kata dia, pembangunan desa yang ramah perempuan dan peduli anak adalah pembangunan yang memperhatikan berbagai kebutuhan, aspirasi, pemenuhan hak, serta pemberian kesempatan kepada perempuan dan anak untuk berperan optimal dalam pembangunan desa.

"Kedua, sangat penting untuk memperkuat penyediaan dan pemanfaatan data terpilah seperti jenis kelamin dan usia beserta data dukung kualitatif seperti yang berkenaan dengan sosial dan budaya sebagai dasa melakukan analisis untuk perumusan kebijakan atau program desa," ucapnya.

Berikutnya Rini menyampaikan pula bahwa pemerintah daerah (pemda) perlu terlibat aktif dalam pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak untuk mendorong perluasan transformasi desa itu dan keberlanjutan pada masa mendatang.  

BACA JUGA:Minta Daerah Kompak Bersinergi di Pilkada 2024

BACA JUGA:Ide Terakhir

"Lalu, diperlukan pula integrasi gender dan hak anak dalam pembangunan desa, dimulai dari perencanaan dan penganggaran desa," kata Rini. (ANTARA)