Ketua DPRD Tebo Bantah Soal Pengaturan Proyek, Mazlan: Saya Tidak Ada Kepentingan

Reporter: Ihwan Ashari |

Editor: Jennifer Agustia |

Minggu , 11 Aug 2024 - 20:59

Mazlan, Ketua DPRD Kabupaten Tebo-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

MUARATEBO - Ramai diperbincangkan soal pengaturan proyek Pokok Pikiran (Pokir) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo, Mazlan Ketua DPRD Tebo bantah hal tersebut.

Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua DPRD Tebo Mazlan, saat dijumpai sejumlah awak media di ruangan kerjanya belum lama ini.

Bahkan anggota DPRD Kabupaten Tebo 3 periode ini menegaskan, jika ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyebutkan ada campur tangan dirinya dalam penunjukan siapa pihak ketiga, untuk segera menyampaikan.

"Sisir di OPD selagi punya ketua, lapor ke saya," kata Mazlan.

Dijelaskannya, memang dalam penganggaran pekerjaaan, melibatkan DPRD. Namun dalam penunjukan pihak ketiga, sepenuhnya wewenang dari OPD.

"Jangan terus bawa nama kami. Proses dari DPRD dan siapa yang kerjanya, teknis dari OPD," ungkapnya.

Soal ramainya perbincangan Pokir DPRD Kabupaten Tebo capai Rp 50 M, Mazlan menegaskan bahwa dirinya tidak ada kepentingan dalam pengaturan proyek.

"Sedikitpun tidak punya kepentingan", pungkasnya (wan/enn)

ketua dprd tebo bantah soal pengaturan proyek, mazlan: saya tidak ada kepentingan                            muaratebo - ramai diperbincangkan soal pengaturan proyek pokok pikiran (pokir) di dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten tebo, mazlan ketua dprd tebo bantah hal tersebut.
hal itu dikatakan langsung oleh ketua dprd tebo mazlan, saat dijumpai sejumlah awak media di ruangan kerjanya belum lama ini. 
bahkan anggota dprd kabupaten tebo 3 periode ini menegaskan, jika ada organisasi perangkat daerah (opd) menyebutkan ada campur tangan dirinya dalam penunjukan siapa pihak ketiga, untuk segera menyampaikan.
"sisir di opd selagi punya ketua, lapor ke saya," kata mazlan. 
baca juga:pengembalian temuan bpk masih rendah, sekda minta opd ambil langkah serius
baca juga:tim tmmd gelar penyuluhan bela negara 
dijelaskannya, memang dalam penganggaran pekerjaaan, melibatkan dprd. namun dalam penunjukan pihak ketiga, sepenuhnya wewenang dari opd. 
"jangan terus bawa nama kami. proses dari dprd dan siapa yang kerjanya, teknis dari opd," ungkapnya.
soal ramainya perbincangan pokir dprd kabupaten tebo capai rp 50 m, mazlan menegaskan bahwa dirinya tidak ada kepentingan dalam pengaturan proyek. 
"sedikitpun tidak punya kepentingan", pungkasnya (wan/enn)

Tag