Pastikan Berpedoman Kepada Putusan MK, Pendaftaran Paslon Pilkada 2024

Reporter: Antara |

Editor: Rizal Zebua |

Jumat , 23 Aug 2024 - 19:18

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tiga kiri) saat konferensi pers di Kantor KPU RI.-ANTARA-Jambi Independent

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan RUU Pilkada batal dilaksanakan. Untuk itu, dia memastikan, pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Yang akan berlaku adalah keputusan JR (judicial review) MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," kata Dasco dalam akun resmi media sosial X yang diunggah pada Kamis petang. (ANTARA)

pastikan berpedoman kepada putusan mk, pendaftaran paslon pilkada 2024                            jakarta - kpu ri memastikan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada pilkada 2024 akan berpedoman kepada peraturan kpu (pkpu) yang telah dilengkapi dengan ketentuan baru sesuai putusan mahkamah konstitusi (mk) yang dibacakan pada selasa (20 agustus 2024).
“yang pasti, nanti pada tanggal 27–29 agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di indonesia, akan memedomani aturan-aturan atau pkpu yang di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan mk,” kata ketua kpu ri mochammad afifuddin di kantor kpu ri, jakarta, kamis.
afif pun memastikan bahwa putusan mk yang diadopsi ke dalam draf revisi pkpu tidak hanya soal syarat usia calon dan ambang batas pencalonan, tetapi juga termasuk aturan kampanye di perguruan tinggi yang turut diubah oleh mk.
“itu juga pasti kita harus ikuti, kita perlakukan sama untuk kemudian kita akan segera adopsi dan dimasukkan dalam pengaturan kampanye kita,” ujarnya.
baca juga:buka suara terkait rencana pelepasan saham bsi
baca juga:mentan dorong pengelolaan komoditas hortikultura skala rumah tangga
lebih lanjut, dia menjelaskan, kpu akan menindaklanjuti putusan mk sesuai dengan langkah prosedur yang tertib, yakni dengan melakukan konsultasi dengan dpr.
menurutnya, kpu belajar dari pengalaman agar tidak mendapat sanksi karena salah prosedur dalam menerapkan putusan mk.
“tentu belajar dari pengalaman, apa yang sudah kita lakukan dan dianggap tidak benar itu kita benahi dan itulah yang membuat kami mengambil langkah-langkah, putusan mk kami tidak lanjut, langkah-langkah prosedural yang kami harus tempuh, kita akan lakukan,” ucapnya.
afif menyebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dan komunikasi untuk menyegerakan pembahasan konsultasi dengan komisi ii dpr ri.
baca juga:perkuat implementasi kurikulum merdeka 
baca juga:perkuat ekosistem seni pertunjukan lewat festival musikal
menurut dia, rapat dengar pendapat (rdp) bakal dilakukan pada senin (26 agustus 2024), satu hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah dibuka.
“konsultasi yang sifatnya rdp itu senin. kita tadi sudah sampaikan dan sudah berkoordinasi untuk materi yang sudah kita sampaikan draf dan seterusnya,” ucap afif.
sebelumnya, wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad memastikan pengesahan ruu pilkada batal dilaksanakan. untuk itu, dia memastikan, pendaftaran calon kepala daerah pada 27 agustus 2024 bakal menerapkan putusan mahkamah konstitusi.
"yang akan berlaku adalah keputusan jr (judicial review) mk yang mengabulkan gugatan partai buruh dan partai gelora," kata dasco dalam akun resmi media sosial x yang diunggah pada kamis petang. (antara)