Simak! Ini Syarat yang di Harus Dipersiapkan untuk Daftar CPNS BIN 2024

Peserta belum pernah menikah yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan belum menikah dari lurah atau kepala desa setempat

BACA JUGA:Hati-Hati! 3 Pelanggaran Seleksi CPNS 2024 Ini Bisa Membuat Anda Diblacklist dari PNS

BACA JUGA:Formasi CPNS KPK 2024, Persyaratan, Proses Pendaftaran, dan Jadwal Rekrutmen

Bersedia untuk tidak menikah selama berstatus CPNS

Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan hukuman pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan hukuman penjara dua tahun atau lebih

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri atau tidak dihormati sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, atau anggota Polri, maupun diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri

Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik secara praktis

Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi

Tidak berstatus sebagai peserta seleksi lulus calon aparatur sipil negara (CASN) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai (NIP)

BACA JUGA:Kemensetneg dan Setkab Buka 426 Formasi CPNS untuk Tahun 2024, Ini Rinciannya!

BACA JUGA:Simak Format Terbaru Surat Lamaran CPNS 2024 di Sini

Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah

Pelamar yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kebudayaan, penelitian, dan teknologi

Pelamar dengan kualifikasi pendidikan SMA harus memiliki ijazah yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, penelitian, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama