DP3A Sarolangun Sosialisasikan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi

SAROLANGUN – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun mengadakan kegiatan sosialisasi bertajuk "Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi" yang berlangsung di Aula Bappeda Sarolangun pada Kamis (19/9). Acara ini dibuka oleh Staf Ahli Bupati Sarolangun, H. Juddin, S.Ag, yang mewakili Pj Bupati Sarolangun.

 

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Diskopperindag Kabupaten Sarolangun, Drs. H. Muslihadi, M.Pd.I, Plt. Kepala Bakesbangpol Sarolangun, Hudri, M.Pd.I, serta para kader perempuan dari berbagai desa dan kelurahan di Kabupaten Sarolangun.

 

Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana sekaligus Kabid Kesetaraan Gender, Arie Kusmarini, menyampaikan bahwa perempuan kerap tertinggal dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi akibat beban biologis dan kultural yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Ia menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera.

 

"Perempuan sering mengalami diskriminasi, kekerasan, beban kerja yang lebih berat, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Untuk itu, penting bagi kita untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta melindungi mereka dari diskriminasi dan kekerasan," ungkap Arie.

 

Staf Ahli Bupati Sarolangun, H. Juddin, dalam pidatonya, menegaskan bahwa perempuan adalah aset penting dalam masyarakat. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, hampir separuh populasi Indonesia terdiri dari perempuan, yang menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam pembangunan sumber daya manusia.

 

Juddin juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, terutama dalam keterwakilan di berbagai bidang kehidupan, termasuk politik.

 

"Perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan, baik di keluarga maupun di masyarakat. Pemerintah terus berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kegiatan ekonomi, ketenagakerjaan, serta pengambilan keputusan, termasuk mencapai target 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen," ujar Juddin.