KPU Harus Libatkan Pakar IT Jaga Sirekap

JAKARTA - Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia sekaligus Doktor (S3) Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI), Ujang Komarudin, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melibatkan banyak pakar Informasi dan Teknologi (IT) untuk menjaga Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Ia membeberkan, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus terus dilakukan oleh KPU, sehingga pengelolaan dan penjagaan sistem dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bisa dilakukan.

"KPU tentu harus melibatkan banyak ahli atau pakar IT yang berkompeten untuk menjaga sistem keamanan Sirekap," kata Ujang, Senin (7/10).

Lebih lanjut dia membeberkan, KPU tidak boleh hanya mempekerjakan SDM yang hanya bisa menggunakan sistem.
Namun, keahlian lebih juga diperlukan seperti memberikan proteksi berlapis dan meningkatkan performa sistem tersebut secara berkelanjutan.

BACA JUGA:Jumlah Komisi Final Diumumkan pada 14 Oktober

BACA JUGA:Gerindra: Waktu Penandatanganan Keppres IKN Masih Dikaji Prabowo

"Sebab hanya orang-orang yang mampu dan mempunyai kepakaran atau skill di bidang IT yang menjaga keamanan sistem tersebut, jadi harus dilibatkan untuk bekerja sama membantu mengamankan sistem itu," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.

Ujang mengingatkan, keakuratan data-data yang ditampilkan di Sirekap juga harus terjamin, sehingga penggunaannya nanti tidak akan menimbulkan polemik.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa Sirekap akan digunakan kembali di Pilkada 2024.

Dia juga menegaskan bahwa KPU bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang sangat signifikan dari sisi sistem komputasi.

BACA JUGA:Polres Muarojambi Terjunkan Ratusan Personel

BACA JUGA:Gerindra: Waktu Penandatanganan Keppres IKN Masih Dikaji Prabowo

"Berkenaan dengan kapasitas traffic Sirekap, insya-Allah bandwidth-nya lebih besar, sehingga traffic-nya lebih baik. Terus juga kemampuan pembacaan Sirekap kami tingkatkan, sehingga tingkat akurasi-nya menjadi lebih baik," kata Idham.

Selain itu, komisioner KPU tersebut juga menyebut simulasi pemakaian Sirekap telah dilakukan di dua tempat, yakni Kota Depok, Jawa Barat, dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.