AS Setujui Potensi Penjualan Militer Senilai Rp 1,5 T ke Ukraina

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri AS, Selasa (19/11), memberikan izin untuk potensi penjualan peralatan dan layanan militer senilai 100 juta dolar (sekitar Rp1,5 triliun) ke Ukraina.

Rencana penjualan itu, kata Badan Kerja Sama Keamanan Dephan AS, akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Tujuan tersebut berusaha dicapai dengan meningkatkan keamanan negara mitra yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Eropa, kata badan tersebut melalui pernyataan.

Menurut badan itu, paket penjualan akan mencakup perbaikan kendaraan, bantuan teknis, pelatihan, publikasi serta logistik dan dukungan.

Pengumuman itu muncul di tengah laporan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh AS untuk menargetkan serangan hingga ke dalam wilayah Rusia.

BACA JUGA:Masyarakat Dunia (WPRF) 2024 Kemenkomdigi Libatkan Partisipasi Publik

BACA JUGA: Wamendagri: Indonesia Harus Menyongsong E-Voting

Pejabat pemerintahan tidak mengonfirmasi atau membantah laporan tersebut.

Perkembangan ini terjadi setelah kemunculan laporan bahwa Korea Utara  mengirim pasukan untuk mendukung Rusia berperang.

Seorang pejabat tinggi AS mengatakan pemberian izin tersebut juga bertujuan untuk mencegah keterlibatan Korea Utara lebih lanjut dalam perang Rusia di Ukraina, yang diluncurkan pada Februari 2022.

Pada Selasa (19/11), Kementerian Pertahanan Rusia mengeklaim telah mencegat enam rudal ATACMS yang dipasok AS di wilayah Bryansk. Jika dikonfirmasi, insiden itu akan menandai penggunaan rudal jarak jauh pertama Ukraina sejak awal perang.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tidak akan mengonfirmasi atau membantah keterlibatan Kiev dalam serangan rudal tersebut.

Pada hari yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin memperbarui doktrin nuklir, yang memungkinkan penggunaan senjata nuklir sebagai respons terhadap serangan rudal konvensional yang didukung oleh kekuatan nuklir.

Sejumlah laporan mengindikasikan bahwa pemerintahan Biden sedang berupaya untuk mendistribusikan sisa bantuan keamanan senilai enam miliar dolar (sekitar Rp95,4 triliun) ke Ukraina.

Pendistribusian itu disebut diupayakan untuk terlaksana sebelum presiden terpilih Donald Trump menjabat pada Januari, guna mengantisipasi bahwa aliran senjata akan dihentikan ketika Trump menjabat. (ANTARA)