PPN 12 Persen, Pemerintah Berpotensi Serap Rp75 Triliun

Reporter: Antara |

Editor: Finarman |

Selasa , 17 Dec 2024 - 13:00

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu saat ditemui usai konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.-ANTARA/Imamatul Silfia-

8. Kawasan bebas: Rp1,6 triliun

9. Jasa keagamaan dan pelayanan sosial: Rp700 miliar

Sementara itu, barang dan jasa yang termasuk dalam kategori premium akan dikenakan tarif PPN 12 persen.

Beberapa contoh barang yang akan dikenakan PPN 12 persen adalah bahan makanan premium seperti wagyu dan salmon, serta jasa pendidikan premium, pelayanan kesehatan medis premium, dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500–6.600 VA.

Febrio menegaskan bahwa meskipun tarif PPN dinaikkan, pemerintah akan memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap mendapatkan perlindungan. “Masyarakat yang mampu yang akan membayar sesuai dengan undang-undang, dan kami akan memberikan prinsip keadilan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa rincian lebih lanjut mengenai barang dan jasa yang menjadi objek pajak PPN 12 persen, serta yang akan diberikan insentif, akan dituangkan dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Febrio juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun depan. “APBN tahun depan belum mulai, tapi akan kami kelola dengan baik,” katanya.

Dengan kebijakan kenaikan tarif PPN ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sembari memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)

ppn 12 persen, pemerintah berpotensi serap rp75 triliun                            jakarta – pemerintah indonesia berpotensi menyerap penerimaan negara sebesar rp75 triliun dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 januari 2025.kepala badan kebijakan fiskal (bkf) kementerian keuangan, febrio kacaribu, menjelaskan bahwa pemerintah terus mendengarkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan ppn, terutama dalam hal asas keadilan.
ia juga menegaskan bahwa meskipun tarif ppn 12 persen tetap diterapkan, pemerintah akan melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan ppn untuk sejumlah sektor dan barang tertentu.“potensi penerimaan itu sekitar rp75 triliun,” kata febrio dalam konferensi pers di kantor kemenko perekonomian, jakarta.
baca juga: resmi diluncurkan, gaya unik dan fashionable new honda scoopy siap jadi tren baru di jambi
baca juga:buah tinggi gula, tetap sehat asal tak berlebihan
pemerintah juga memproyeksikan insentif perpajakan untuk pembebasan ppn pada 2025 mencapai rp265,5 triliun. insentif ini akan diberikan pada sektor-sektor tertentu, dengan rincian sebagai berikut:1. bahan makanan: rp77,1 triliun
2. insentif umkm: rp61,2 triliun
3. transportasi: rp34,4 triliun
baca juga:bayer leverkusen taklukkan augsburg 2-0
baca juga: aldila sutjiadi alami tuli mendadak
4. jasa pendidikan dan kesehatan: rp30,8 triliun
5. keuangan dan asuransi: rp27,9 triliun
6. otomotif dan properti: rp15,7 triliun
7. listrik dan air: rp14,1 triliun
baca juga: bawa sajam, pelaku pungli diamankan polisi
baca juga:berawal ribut setelah keluar tempat hiburan malam, polres bungo gelar rekonstruksi 
8. kawasan bebas: rp1,6 triliun
9. jasa keagamaan dan pelayanan sosial: rp700 miliarsementara itu, barang dan jasa yang termasuk dalam kategori premium akan dikenakan tarif ppn 12 persen.
beberapa contoh barang yang akan dikenakan ppn 12 persen adalah bahan makanan premium seperti wagyu dan salmon, serta jasa pendidikan premium, pelayanan kesehatan medis premium, dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500–6.600 va.
baca juga: pt surya sentosa primatama serahkan hadiah umroh gratis pemenang undian daifit 2024 
baca juga:simak! ini dia manfaat air rebusan kunyit untuk kesehatan
febrio menegaskan bahwa meskipun tarif ppn dinaikkan, pemerintah akan memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap mendapatkan perlindungan. “masyarakat yang mampu yang akan membayar sesuai dengan undang-undang, dan kami akan memberikan prinsip keadilan,” ujarnya.lebih lanjut, ia menyatakan bahwa rincian lebih lanjut mengenai barang dan jasa yang menjadi objek pajak ppn 12 persen, serta yang akan diberikan insentif, akan dituangkan dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang akan diterbitkan dalam waktu dekat.febrio juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) untuk tahun depan. “apbn tahun depan belum mulai, tapi akan kami kelola dengan baik,” katanya.dengan kebijakan kenaikan tarif ppn ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sembari memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Jambi Independent 17 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan